emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

KPK Awasi Haji


19/6/2009 (Kominfo-Newsroom) � Tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen.

Pemeriksaan terhadap Chandra itu dilakukan di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6) untuk menguatkan hasil penyelidikan yang selama ini telah dilakukan penyidik.

“Ya (Chandara) diperiksa hari (Jumat) ini,” kata Direktur Reskrimum Kombes Pol Muhamad Iriawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jum�at (19/6).

Dijelaskan, pemeriksaan terhadap Chandra untuk menguatkan hasil penyidikan polisi terkait ada atau tidaknya perintah Antasari Azhar, yang saat itu masih menjabat Ketua KPK, untuk melakukan penyadapan terhadap Nasrudin Zulkarnaen dan Rani Juliani.

“Apakah (petugas KPK) boleh melakukan penyadapan terhadap seseorang jika tidak berkaitan dengan sebuah kasus? Surat perintah penyadapan ditandatangani Chandra atas perintah Antasari Azhar,” katanya.

Sebelumnya pada Kamis (18/6) lalu, penyidik juga telah memeriksa Direktur Info dan Data KPK, Budi Ibrahim, dan lima stafnya. Menurut Iriawan, pemeriksaan itu berkaitan dengan penyadapan yang diperintahkan Antasari.

Dari hasil pemeriksaan, katanya, diketahui bahwa penyadapan yang dilakukan petugas KPK itu tidak berkaitan dengan kasus�kasus korupsi yang menjadi kewenangan KPK.

Chandra datang ke Mapolda Metro Jaya didampingi seorang stafnya, namun ia menolak untuk berkomentar.

Sementara itu mengenai hasil pemeriksaan terhadap rekaman CCTV yang disita dari rumah tersangka Sigid Haryo Wibisono, Iriawan mengatakan masih terus memeriksa rekaman itu. �Belum selesai diperiksa. Tapi ada saksi Satpam yang membuatkan minuman, kemudian sekretaris dan pesuruh. Mereka mengatakan Antasari ada di rumah Sigid,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengawasi penyelenggaraan ibadah haji yang dananya berasal dari APBN.

Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, pihaknya sudah melakukan kajian tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kajian itu, di antaranya pada bidang kelembagaan, pelaksanaan, aturan perundangan, dan sumber daya manusia (SDM). “Pada kajian itu, kita temukan ada indikasi korupsi pada penyelenggaraan ibadah haji,” kata Jasin, saat dihubungi Republika, Kamis (20/1).
Dari hasil kajian itu, KPK mengajukan 11 rekomendasi kepada Kemenag sebagai salah satu instansi penyelenggara ibadah haji untuk menindaklanjutinya. Salah satu rekomendasi itu, menurut Jasin, adalah memisahkan penggunaan dana APBN dengan bunga tabungan jamaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Pemisahan itu dinilai bisa mencegah potensi terjadinya korupsi.

“Kita mendesak Menteri Agama supaya menjalankan rekomendasi kita,” ujar Jasin.

Terkait rekomendasi itu, Jasin mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Tujuan-nya, agar Presiden tahu bagaimana penyelenggaraan haji selama ini.

Wajar

Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, menilai peng-awasan KPK terhadap penggunaan dana APBN dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai sesuatu yang wajar. Menyikapi hal itu, Kemenag akan bersikap terbuka, transparan, dan bekerja sesuai prinsip akuntabilitas.

“Kemenag siap transparan sebab administrasi dan keuangan dibukukan secara rinci dan jelas,” kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir, kepada Republika, Kamis (20/1).

Dijelaskan, tiap tahunnya penyelenggaran ibadah haji menyerap dana APBN. Dana
APBN tersebut diserap oleh dua kementerian, yaitu Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Total dana APBN yang diserap Kemenkes untuk penyelenggaraan ibadah haji, kata Ghafur, lebih besar ketimbang dana APBN yang diserap Kemenag. Sekadar contoh, pada penyelenggaraan ibadah haji 2010, Kemenkes menyerap dana APBN kurang lebih Rp 200 miliar, sedangkan Kemenag Rp 68 miliar.

Diakui Ghafur, selama ini berkembang opini di masyarakat terkait isu penyelewengan dana haji. Pada-hal, menurut dia, adminis-trasi keuangan terkait penyelenggaraan ibadah haji telah berdasarkan prinsip akuntabilitas. “BPK kan sudah sering memeriksa keuangan. Kita sudah siap karena semua dibukukan.”

Proyek Gedung DPR Diincar KPK

Proyek pembangunan gedung baru DPR yang menyedot anggaran lebih dari Rp1 triliun akan diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemimpin KPK Bidang Pencegahan M Jasin menyatakan pengawasan proyek itu akan dilakukan KPK, tanpa harus diminta.

“Tentunya KPK bersama masyarakat yang anti terhadap korupsi selalu memantau penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi korupsi di mana pun, termasuk proyek pembangunan gedung baru DPR,” ujarnya, kemarin.
Pengawasan proyek kontroversial itu dinilai lebih optimal dengan adanya partisipasi masyarakat melalui KPK Whistle Blower System yang dapat diakses dengan mudah. Whistle blower adalah pihak dalam suatu organisasi/institusi yang melaporkan suatu tindak kejahatan.

Sebelumnya, Sekjen DPR Nining Indrasaleh mengatakan pihaknya akan mendorong agar KPK dan BPK mengawasi tahapan pembangunan gedung baru DPR sehingga kecurigaan praktik korupsi oknum Setjen DPR dalam proyek itu dapat terjawab dengan tuntas.

Mantan Sekjen Deplu Hanya Divonis 20 Bulan

Mantan Sekjen Deplu (kini Kemenlu) Sudjadnan Parnohadiningrat rupanya bisa bernapas lega. Sebab, dia tidak perlu lama mendekam di penjara. Terdakwa kasus korupsi dana perbaikan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura itu hanya divonis satu tahun delapan bulan atau 20 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor kemarin (18/1). Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU), yakni hukuman tiga tahun penjara.
“Menyatakan terdakwa Sudjadnan ter-bukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Ketua Majelis Hakim Jupriadi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Majelis hakim menyatakan bahwa Sudjadnan telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya seperti diatur dalam pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain hukuman kurungan, terdakwa diwajibkan untuk Membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara.

“Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan primer pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata hakim anggota Anwar.

Dalam amar putusannya, majelis mengungkapkan pertimbangan memberatkan. Perbuatan terdakwa yang menyetujui anggaran perbaikan gedung sebelum pengesahan anggaran belanja tambahan (ABT) bukankindakan proporsional.

Lalu, pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa mengembalikan uang ke KPK dan berlaku sopan selama persidangan. Hal yang meringankan lainnya adalah Sudjadnan sakit dan dinilai berjasa kepada negara. “Terdakwa menderita penyakit jantung kronis,” kata hakim Anwar.

Sudjadnan terbukti telah sengaja memberikan kesempatan atau sarana kepada Mochammad Slamet Hidayat selaku duta besar RI di Singapura pada 2003 untuk memperoleh sejumlah uang yang berasal dari ABT dana perbaikan gedung KBRI dimegara itu. Proyek pembangunan kembali gedung KBRI, wisma duta besar, wisma DCN, dan rumah dinas KBRI di Singapura pada 2003 tersebut dilakukan tanpa proses lelang.

Lee Ah Kuang dari perusahaan Ben Soon Heng Engineering Enterprise ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek. Renovasi KBRI yang menyalahi prosedur pengadaan barang dan jasa itu terbukti merugikan keuangan negara Rp 8,4 miliar.

Atas persetujuan pencairan ABT untuk biaya renovasi KBRI di Singaptira, Sudjadnan menerima imbalan dari Slamet. Mantan Dubes RI di Amerika Serikat (AS) tersebut menerima USD 200 ribu dari Slamet.

Menanggapi vonis majelis hakim, Sudjanan tidak serta merta menerima putusan. Melalui tim kuasa hukumnya, dia menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Sementara itu, tim JPU yang diketuai Suwarji juga mempertimbangkan banding. “Kami akan mempelajari putusan dulu, Yang Mulia,” kata Suwarji.

Filed under: Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya