emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

SEKDA BEKASI DITAHAN KPK


Wali Kota Bekasi Kembali Diperiksa KPK
Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad, kembali diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mochtar diperiksa bersamaan dengan dua tersangka kasus suap Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat.

“Diperiksa sebagai saksi dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Jakarta, Selasa 27 Juli 2010.

KPK saat ini juga memeriksa dua tersangka PNS pemerintah kota Bekasi, HL, dan Auditor BPK Jabar, S. Selain itu, KPK juga memeriksa dua pegawai kantor pajak Bandung, Muhammad Yazid dan Roy Yuliandri, serta Direktur Kepatuhan Bank Jabar

Jakarta – Uji kelaikan dan kepatutan 2 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilanjutkan hari Rabu (24/11/2010) ini. Busyro Muqoddas mendapat giliran pertama untuk diuji.

Dikatakan Bambang Widjojanto, Busyro mendapatkan giliran diuji terlebih dahulu hari ini. Busyro akan menghadapi DPR pada pukul 14.00 WIB.

Sementara dirinya mendapatkan giliran kedua pada pukul 19.00 WIB.

“Kira-kira jam 7 malam. Saya dapat keuntungan karena bisa buka buku buat baca dulu,” kata Bambang usai menjalani uji membuat makalah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11/2010) malam.

Sedangkan untuk uji pembuatan makalah hari ini, Bambang mengeluhkan singkatnya waktu yang diberikan. Namun dia memahami hal ini untuk menguji calon pimpinan KPK bila bekerja di bawah tekanan.

“Ketika kita berada dalam tekanan bagaimana kita berpikir jernih, normal, dan rasional. Saya melihat itu sebagai tantangan,” ujarnya.

Sementara Busyro Muqoddas mengeluhkan teknis penulisan di laptop. Panitia tidak mencantumkan jenis dan ukuran huruf tertentu. “Laptopnya nggak ada kendala, tapi font (karakter huruf)-nya terlalu kecil jadi saya agak kelamaan,” kata Busyro usai mengikuti tes.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi, THE, Kamis (15/7), karena diduga terlibat kasus suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. THE sebenarnya telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka per 8 Juli lalu. Namun, yang bersangkutan baru ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sepuluh jam, Kamis kemarin. Ia langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, penahanan THE dilakukan demi keperluan pengembangan penyidikan. “Tersangka disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP,” katanya di Gedung KPK.

Terkait kasus ini, KPK juga telah menetapkan status tersangka terhadap empat orang lainnya. Mereka adalah Kepala Bidang Aset dan Akuntansi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi HS dan Kepala Inspektorat Wilayah Kota Bekasi HL. Kemudian, Kepala Sub-Auditoriat Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah III (BPK III) Jawa Barat, S dan seorang auditor BPK III, EH.

Keempat tersangka tersebut sudah terlebih dulu ditangkap pada 21 Juni lalu dengan bukti di tangan. KPK menangkap EH yang terbukti menyerahkan uang Rp 100 juta kepada pedagang ikan pada suatu tempat di Bandung. Sementara S dan HS tertangkap tangan melakukan transaksi di kawasan Cikutra, Bandung. Di lokasi, ditemukan uang Rp 200 juta dalam tas berwarna hitam dan Rp 72 juta lainnya di tas milik S. Adapun HL ditangkap terpisah di Bekasi pada hari yang sama.

Penetapan status tersangka terhadap THE dilakukan KPK setelah terlebih dulu memeriksa yang bersangkutan. KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada THE. Salah satunya diperoleh saat KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Bukti lain pun diperoleh KPK saat menggeledah Kantor BPK Jawa Barat. Di sana ditemukan uang Rp 272 juta yang diduga merupakan pemberian oknum Pemkot Bekasi kepada BPK III Jawa Barat terkait audit yang dilakukan dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menekankan, pencapaian WTP hendaknya mengedepankan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik. Bukan dengan cara suap atau hal curang lainnya demi menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya.

“Memang penilaian WTP terhadap Lembar Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan BPK merupakan prestise dan membuat daerah lain tergoda melakukan kecurangan serupa. Namun, saya minta hal tersebut tidak perlu dilakukan,” ucapnya.

Memori PK Buktikan Rekayasa

Sidang dugaan penyuapan yang dilakukan Anggodo Widjojo dengan pasal pemerasan oleh Bibit dan Chandra bersifat saling meniadakan. MEMORI peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin membuktikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak bersalah.
“Pengakuan dari Kejagung, uang yang diterima Ary Muladi dari Anggoro Widjojo melalui Anggodo Widjojo, tidak ada hubungan dengan saya dan Pak Bibit. Itu perkembangan yang menarik dari memori PK, ter lepas dari keputusan yang akan diambil,” kata Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah ketika jumpa pers di Gedung KPK di Jakarta, kemarin.

Bibit menambahkan, memori PK kian membuktikan rekayasa hukum yang terjadi terhadap mereka. “Kasus Bibit dan Chandra memang tidak ada,” kata dia.

Tim kuasa hukum Bibit dan Chandra, Taufik Basari, menyoroti dua poin dalam memori PK yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Ia menambahkan, pada halaman 22 memori PK, jaksa menilai tidak cukup bukti untuk melimpahkan perkara dugaan pemerasan yang dilakukan Bibit-Chandra ke pengadilan.

Ia menambahkan, dalam memori PK itu jaksa menyatakan, jika harus melimpahkan perkara ke pengadilan terhadap materi perkara yang sudah diketahui bahwa pengadilan akan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan, akan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, mengenai perbuatan Bibit Samad Rianto yang menerbitkan surat pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Djoko S Tjandra, tidak ada hubungan dengan penerimaan uang Ary Muladi dari Anggoro Widjojo melalui Anggodo Widjojo. Dengan demikian, perbuatan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tersebut dikategorikan melaksanakan peraturan perundang-undangan. “Dua pengakuan itu penting, di sinilah kita bisa mengetahui memang dari berkas perkara, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadi alasan untuk memaksakan kasus itu dibawa ke pengadilan,” kata Taufik.

Bukti baru Dalam persidangan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin, Kejagung menjelaskan bukti (novum) baru sehingga mengajukan PK atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Bukti baru yang dimaksud adalah keadaan baru yang terjadi. “Terdapat suatu keadaan baru dalam masa pengujian SKPP,” kata jaksa Adhi Prabowo.

Keadaan baru yang dimaksud adalah persidangan terhadap Anggodo Widjojo dalam kasus dugaan percobaan penyuapan terhadap Bibit dan Chandra. Karena itu, bila Bibit dan Chandra didakwa dengan pasal pemerasan akan terjadi perbenturan konstruksi yuridis.

Sebab, substansi perkara antara pemerasan yang dilakukan Bibit dan Chandra tidak mungkin disidangkan dalam waktu yang bersamaan karena dua perkara tersebut bersifat saling meniadakan.

Kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang, menampik alasan jaksa mengenai persidangan Anggodo dapat dijadikan bukti baru. “Sidang terhadap Anggodo kan prosedur persidangan biasa dan belum ada putusan. Jadi, bisa saja dia bebas, bisa juga terhukum, kan masih digugat. Itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti baru,” tambahnya.

KPK Tenggatkan 30 Hari bagi Dewan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menenggatkan 30 hari bagi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengklarifikasi surat yang dilayangkan Komisi soal dugaan gratifikasi terkait bentrokan pembebasan makam Mbah Priuk. Komisi menegaskan, yang diminta adalah klarifikasi, bukan panggilan kepada 10 orang yang tergabung dalam Tim Pencari fakta kasus Priok.
“Surat itu intinya klarifikasi, jadi bukan diperiksa karena kan kita dapat informasi ada gratifikasi, makanya kita klari­fikasi,” kata juru bicara KPK Johan Budi, Senin (5/7). Dijelaskan Johan, KPK menyerahkan metode penjawaban klarifikasi itu kepada kalangan Dewan. KPK terbuka terhadap jawaban lisa atau tulisan. “Kalau terima, ya, diisi formulir gratifikasinya. Tapi kalau tidak, ya, tidak usah diisi formulirnya,” katanya. Ia menambahkan, KPK belum berencana memeriksa ke 110 orang itu.

Sementara itu, dikabarkan anggota DPRD DKI Jakarta akan mendatangi Kantor KPK hari ini. “Insya Allah akan datang,” kata Ketua TPF Insiden Priok sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI kepada wartawan, Minggu

Syamsul Arifin, 11 Oktober Diperiksa KPK
MEDAN (Berita) : Surat pemanggilan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin sudah dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dijadwalkan pemeriksaan itu pada hari Senin, (11/10).

“Kami telah jadwalkan pemeriksaan terhadap Syamsul Arifin, pekan depan,di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kami harapkan pemeriksaan dapat berjalan lancar,”. Demikian diungkapkan Humas KPK Johan Budi ketika dihubungi wartawan Kemarin lewat telepon.

Johan menyebutkan, pemeriksaan tersebut merupakan kali pertama Syamsul Arifin diperiksa di Gedung KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka. Didesak kemungkinan adanya penahanan terhadap Syamsul setelah proses pemeriksaan,Johan menolak memberikan keterangan.

Dia menyatakan bahwa terhadap hal itu, tergantung nantinya hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. “Kami tidak bisa sampaikan. Namun, pemanggilan tersangka untuk melengkapi bukti dan keterangan. Sejauh ini dua alat bukti yang sah telah diperoleh, sehingga ada penetapan tersangka,”jelasnya.

Disinggung tentang rencana materi pemeriksaan nantinya, Johan menyatakan bahwa pihak KPK akan melakukan konfrontir tentang keterangan para saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnnya sebanyak 286 orang, dengan alat bukti pendukung yang ada.

Tentang alat bukti yang telah disita, Johan menyebutkan, sejumlah barang milik Syamsul yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni 3 unit mobil Izusu Panther milik mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 1999-2004,satu unit mobil sedan Jaguar 2500 CC V6 SE 2003,dan sebuah rumah di perumahan Raffles Hills Blok N9 Nomor 34 Kelurahan Sukatani, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, seharga Rp 318 juta. Selain itu, KPK juga telah menyita uang tunai sebesar Rp 216.500.000. (uang yang sudah ditarik).

Sementara untuk menindaklanjuti kasus ini, sebelumnya pihak Kejatisu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Bendara Pemkab Langkat masa kepemimpinan Bupati Syamsul Arifin.

Pemeriksaan dua pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat yang ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) hingga kini belum juga dituntaskan. Penyidik Kejatisu beralasan,keduanya belum diperiksa karena terbentur dengan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya masih menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat. “Belum diperiksa karena keduanya masih terus diperiksaKPK menjadi saksi dari tersangka mantan Bupati Langkat.Kalau sudah selesai di sana nanti kami langsung gerak,” ucap Asisten Pidana Khusus Kejatisu Erbindo Saragih,kemarin. Dia menjelaskan, dalam kasus APBD Langkat pihaknya berkoordinasi dengan KPK. Namun,KPK menyidik kasus APBD Langkat yang melibatkan mantan Bupati yang masih berhubungan dengan penggunan APBD Langkat.

Mantan bendahara Buyung Ritonga ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejatisu sejak pertengahan April lalu.Namun, hingga saat ini Buyung belum pernah diperiksa oleh Kejatisu. Sementara Taufik yang menjabat Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPAKD) ditetapkan tersangka dalam kasus pematangan lahan Bukit Lawang September lalu.

“Kami komit kasus ini tetap diselesaikan,begitu selesai di KPK maka kami pun langsung bergerak memeriksa, ”jelasnya. Sementara itu, Humas KPK Johan Budi SP menyatakan,pemeriksaan terhadap mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin akan dilakukan 11 Oktober mendatang, terkait dugaan korupsi penggunaan dana anggaran pendapatan belanja Negara (APBD) langkat Tahun 2002-2007 sebesar Rp102,7miliar.

Sebelumnya, Kamis, 7/10, ketika hal pemanggilan KPK tersebut ditanyakan pada dirinya, Syamsul Arifin mengatakan, akan memenuhi panggilan itu. “Saya tetap menghormati lembaga tersebut, itu lembaga hukum harus ditaati, ujarnya.

Praktisi hukum Abdul Hakim Siagian,SH menanggapi masalah mantan bupati Langkat Syamsul Arifin tersebut, mengatakan sedikit kekesalannya terhadap lembaga KPK yang menurutnya lamban dalam memberikan kepastian hukum kepada kasus-kasus yang ditangani KPK.

Bahkan menurut Siagian masih banyak kasus korupsi yang terbilang besar sampai sekarang lamban dalam memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seperti kasus Deputi senior gubernur BI dan kasus besar lainnya. Halnya dengan kasus mantan bupati Langkat ini, juga saya menilai KPK lamban dalam menanganinya,ujar SiagianMedan (ANTARA) – Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan terhadap kediaman pribadi Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, di Jalan STM Suka Darma, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Senin.

Dalam penggeledahan itu, terlihat sejumlah personel Satuan Brimob bersenjata lengkap mengawal petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pintu pagar rumah Syamsul Arifin tertutup rapat dan dijaga pria berambut cepak dan tinggi tegap yang menggunakan pakaian preman sehingga wartawan hanya dapat menyaksikan penggeledahan itu dari luar pekarangan.

Hingga pukul 11:15 WIB, penggeledahan tersebut masih dilakukan.

KPK telah menetapkan Syamsul Arifin sebagai tersangka dalam kasus Korupi APBD Kabupaten Langkat ketika ia menjabat sebagai Bupati Langkat dua periode, 2000-2007, dengan kerugian negara yang ditimbulkan kasus korupsi itu mencapai Rp31 miliar.

Berdasarkan keterangan tertulis, KPK menerangkan atas perbuatannya, Syamsul dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Syamsul Arifin telah ditahan sejak 22 Oktober 2010. Sebelumnya, KPK juga menyita sejumlah barang milik Syamsul yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Filed under: Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya