emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

Ketidakadilan Hukum Kasus BLBI


Kasus BLBI telah berjalan lebih kurang selama 10 tahun sejak krisis moneter tahun 1997/1998.

Langkah penegakan hukum yang dilakukan mengakibatkan pengambil kebijakan pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dijatuhi hukuman. Sementara dua direksi lain di-SP3-kan (surat perintah penghentian penyidikan) Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sejumlah penerima BLBI dihukum

Pemerintah menetapkan kebijakan hukum dan menggunakan UU No 25/2000 tentang Propenas dan payung politik Tap MPR untuk penyelesaian di luar pengadilan, diikuti Inpres No 8/2002 yang mengesahkan MSAA, MRNIA, APU, dan SKL.

Konsekuensi dari Inpres itu adalah dihentikannya penyidikan kasus BLBI oleh Kejagung. Namun, penghentian itu tidak merujuk pada ketentuan KUHAP atau UU Kejaksaan.

Surat keterangan lunas (SKL) terhadap obligor yang diharapkan kooperatif (melunasi kewajibannya) tidak memberi hasil maksimal bagi kepentingan negara. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 6 Mei 2008, membatalkan SP-3 Kejagung yang telah dikeluarkan atas nama kasus SYN (BDNI) bertanggal 14 Juni tahun 2004, merupakan bukti bahwa payung hukum itu tidak memenuhi asas kepastian hukum dan belum berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sementara pengembalian atas kerugian negara tidak mencapai 10 persen dari total dana BLBI yang telah disalurkan.

Menimbulkan ketidakadilan

Kepastian hukum dan keadilan dalam kebijakan hukum yang diambil pemerintah telah menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian tersangka/terdakwa serta masyarakat luas, bahkan tampak diskriminatif. Contoh nyata, mengapa obligor SYN dalam kasus BDNI masih diberi kebebasan untuk ”buron” ke luar negeri dengan alasan kesehatan dan mendapat izin Jaksa Agung, sedangkan tersangka/terdakwa lain tidak diberi perlakuan sama dan tetap dikenakan penahanan serta dituntut secara pidana.

Tertangkapnya UTG dengan uang sekitar Rp 6 miliar dari Art tiga hari setelah diumumkan bahwa Kejagung tidak menemukan unsur melawan hukum dalam kasus BDNI (SYN); dua kali keterangan Glenn Yusuf (mantan Kepala BPPN) di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengakui adanya suap dalam kasus BLBI; serta rekaman percakapan UTG dan Art, KyR dan Art, UUS dan Art yang dibuka dalam persidangan terdakwa Art ditambah rencana penangkapan Art oleh Kejagung dengan sepengetahuan Jaksa Agung membuktikan bahwa penegakan hukum kasus BLBI telah menciptakan miscarriage of justice.

Ini merupakan skandal besar kedua dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia setelah kasus dana BI. Rencana penangkapan Art oleh Kejagung juga melanggar Pasal 50 UU KPK (2002) yang tegas melarang kejaksaan atau kepolisian melakukan langkah hukum saat KPK sudah menangani kasus korupsi itu.

Inisiatif Kejagung memeriksa keterlibatan petinggi Kejagung dalam kasus UTG tidak dapat menghapus citra negatif masyarakat. Maka, KPK seharusnya dapat mengambil alih kasus BLBI dari Kejagung dan memeriksa petinggi Kejagung tersebut.

Analisis kasus BLBI

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia telah menganalisis kasus BLBI. Kesimpulannya, pertama, kasus BLBI sarat muatan korupsi. Kedua, KPK dapat mengambil alih kasus BLBI dari Kejagung.

Kasus BLBI, terutama pasca-Inpres No 8/2002, merupakan tindak pidana korupsi karena unsur melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, dan kerugian negara telah dipenuhi. Penyelesaian di luar pengadilan juga tidak membuahkan hasil signifikan bagi kepentingan negara. Selain itu, tidak ada iktikad baik dari penerima BLBI, antara lain nilai jaminan jauh lebih rendah dari nilai kewajiban yang seharusnya diselesaikan kepada negara dan tidak kooperatif terhadap pemanggilan Kejagung.

KPK dapat mengambil alih dalam rangka supervisi (Pasal 9 juncto Pasal 8) dan merujuk Pasal 68 UU No 30/2002 tentang KPK. Tidak ada alasan bahwa KPK tidak dapat mengambil alih kasus BLBI karena hukum acara pidana Indonesia (Pasal 284 Ayat 1 KUHAP) tegas tidak mengakui asas nonretroaktif sepanjang terkait dengan kewenangan menyidik dan menuntut perkara sebelum KUHAP terbentuk. Asas itu diakui dalam proses kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana vide Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Wewenang KPK mengambil alih perkara korupsi yang belum selesai penanganannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Perubahannya karena Pasal 28 I UUD 1945 dan Perubahannya tidak melarang wewenang retroaktif KPK. Jika ada pendapat KPK tidak dapat mengambil alih kasus BLBI, jelas mereka tidak memahami sejarah hukum pidana Indonesia sampai KUHAP diundangkan tahun 1981. Jika asas nonretroaktif diterapkan pada masalah wewenang, akan terjadi stagnasi pemerintahan dan kinerja penegakan hukum dari satu periode ke periode lain.

Filed under: Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya