emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

TEGAK”AN KEADILAN INDONESIA


Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden SBY merupakan langkah berani dan sekaligus menyiratkan pengakuan keberadaan organisasi mafia hukum dalam praktik sistem peradilan pidana selama 65 tahun kemerdekaan Indonesia.

Mafia hukum di Indonesia identik dengan the web of the underworld government yang memiliki kekuatan destruktif terhadap ketahanan negara dan kewibawaan pemerintah, termasuk lembaga penegak hukumnya. Pertaruhan nasionalisme dan keteguhan dalam pemberantasan mafia hukum sedang dalam ujian di mata masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Namun, pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bukanlah solusi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi keberadaan mafia hukum.Yang tepat seharusnya memperkuat keberadaan KPK serta koordinasi dan sinkronisasi antara KPK,Polri,dan Kejaksaan.

Status hukum Satgas dan lembaga penegak hukum yang ada tidak sepadan sehingga tampak keberadaan satgas berada “di luar” sistem peradilan pidana. Misi Presiden untuk memberantas mafia sulit dapat dijalankan dengan status hukum Satgas seperti itu. Selain itu, Instruksi Presiden tentang target pencapaian dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi oleh Polri dan kejaksaan kurang tepat. Karena target pencapaian dan indikator keberhasilan tersebut sejatinya merupakan salah satu indikator penyediaan anggaran operasional kepolisian dan kejaksaan. Namun, dalam praktik, parameter (tolok ukur) keberhasilan tersebut dijadikan alasan Polri dan kejaksaan untuk tujuan pencapaian kuantitas daripada pencapaian kualitas penanganan perkara korupsi.Tujuan pencapaian terakhir conditio sine qua non dari tujuan pencapaian kuantitas.

ARAH

Saat ini, arah, tujuan dan misi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak jelas lagi. Hanya pertimbangan dua tujuan yang tidak seimbang juga karena pengembalian kerugian (keuangan) negara tidak berhasil secara signifikan dibandingkan dengan anggaran APBN yang telah dikeluarkan untuk ketiga lembaga penegak hukum tersebut. Di sisi lain,tujuan penghukuman untuk menjerakan pelaku juga tidak maksimal dicapai karena selain diskresi perlakuan yang diperbolehkan Undang-Undang Pemasyarakatan, juga diskresi menurut KUHAP sejak penyidikan sampai penuntutan. Ini berekses diskriminatif terutama bagi pelaku yang tidak memiliki kekuatan politik dan kekuatan uang.

Contoh, pemberian remisi dan bebas bersyarat; SP 3 dan SKPP. Perbedaan perlakuan tersebut telah berdampak negatif terhadap masalah perlindungan hukum dan kepastian hukum baik untuk kepentingan negara maupun untuk kepentingan mereka yang disebut “koruptor”. Wacana kebencian terhadap koruptor akhir-akhir ini telah menyimpang jauh dari norma-norma internasional yang diakui dalam pemberantasan korupsi seperti Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 karena konvensi tersebut tidak menghubungkan pemberantasan korupsi dengan agama.Wacana tidak menyalatkan jenazah koruptor merupakan contoh daripada hal tersebut dan tidak pernah muncul di negara-negara Islam sekalipun.

Kekeliruan pandangan mengenai kepantasan hukuman mati bagi koruptor terletak bukan hanya karena hak hidup manusia adalah milik Allah SWT,melainkan bagaimana hak hidup seseorang dicabut di dalam praktik penegakan hukum yang kini terjadi secara koruptif. Dalam kondisi ini,perlu diingat pendapat para ahli hukum pidana negara maju, ”Lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”Kebenaran materiil dalam praktik koruptif penegakan hukum sangat tergantung dari pemilik kekuasaan belaka, bukan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

DISORIENTASI

Saat ini praktik penegakan hukum sedang mengalami disorientasi kinerja dari amanah yang diperintahkan di dalam UUD 1945 dan perubahannya. Disorientasi pertama, polisi, jaksa dan hakim saat ini tampak kehilangan jati diri karena keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian. Selain belum efektif juga tampak ada keinginan kuat untuk memasuki terlalu jauh pekerjaan lembaga penegak hukum tersebut yang bertentangan dengan UU.

Kekuatan kritik sosial dan pers bebas sering menimbulkan kegamangan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara benar menurut UU yang berlaku. Disorientasi kedua, tidak jelas lagi batas-batas sistem pengendalian internal dan eksternal dalam penegakan hukum. Yang terjadi “kontrol internal” dilakukan oleh masyarakat sipil, seharusnya oleh lembaga pengawas internal (irjen dll); dan “kontrol eksternal” dilakukan oleh “orang dalam” lembaga penegak hukum itu sendiri.Di sini tidak jelas lagi siapa mengawasi siapa.

Lebih tidak jelas lagi kepada siapa semua fungsi kontrol tersebut harus dipertanggungjawabkan, kepada DPR RI sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah (eksekutif) atau kepada rakyat Indonesia, atau masyarakat sipil di mana saja dan kapan saja dikehendaki rakyat Indonesia itu atau hanya kepada seorang presiden saja. Disorientasi ketiga,kepakaran yang “dimonopoli” oleh kalangan akademisi dalam menyikapi masalah penegakan hukum.Yang terjadi saat ini telah tumbuh berkembang, tidak jelas lagi bedanya antara seorang “pekerja intelek” dan seorang “intelektual”.

Hal ini sebagaimana pernah dilontarkan oleh Widjojo Nitisastro yang mengutip pendapat Baran. Widjojo menerangkan bahwa, seorang “pekerja intelek”,dia cuma “jual otaknya” dan tidak peduli untuk apa hasil otaknya itu dipakai”; sebaliknya, seorang “intelektual” mempunyai sikap jiwa yang berlainan: pada asasnya seorang intelektual adalah seorang pengkritik masyarakat… dia menjadi “hati nurani masyarakat” dan juru bicara kekuatan progresif; mau tidak mau dia dianggap “pengacau”dan menjengkelkan oleh kelas yang berkuasa yang mencoba mempertahankan yang ada.Pernyataan Widjojo cocok di era Reformasi saat ini. Disorientasi keempat, penegakan hukum saat ini khususnya yang berkaitan dengan pelaku ekonomi tidak mendukung/memperkuat sistem ekonomi nasional melainkan bahkan “meruntuhkan” efisiensi dan efektivitas serta produktivitas para pelaku ekonomi.

Bahkan menjauhkan investasi domestik dan asing untuk memperkuat ekonomi nasional.Ada banyak sebab dan di antaranya adalah ekses negatif “pemerasan”dan “pemaksaan”yang mendatangkan keuntungan finansial oleh oknum penegak hukum lebih besar ketimbang proses peradilan yang berjalan jujur,adil dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Penyebab yang pasti dari kondisi ini adalah ideologi globalisasi telah mendorong kehidupan bangsa yang bersifat hedonistis mempertuhankan kebendaan belaka; jauh dari kesejahteraan batiniah bagi masyarakatnya.Pola kehidupan sosial budaya dan ekonomi sesaat telah “menjerumuskan” anak bangsa ini ke dalam kehidupan yang digambarkan oleh Hobbes, “manusia itu seperti serigala terhadap sesamanya” (homo homini lupus bellum omnium contra omnes).

Pernyataan Hobbes ini kini berlaku dalam praktik penegakan hukum. Disorientasi kelima, terdapat kekeliruan mendasar mengenai hukuman yang dipandang sebagai satu-satunya alat untuk penjeraan dan pertobatan bahkan jika perlu hukuman mati. Tujuan pembentukan hukum dan penegakan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, tidak mendahulukan tujuan balas dendam melainkan mendahulukan tujuan perkuatan pembangunan ekonomi nasional. RPJM tersebut juga tidak terkandung maksud menciptakan golongan baru, “koruptor”, dalam masyarakat Indonesia.

Satu-satunya kekuasaan yang sah menjatuhkan hukuman adalah pengadilan. Menjalani hukuman dalam penjara adalah wahana penebusan dosa. Seketika yang bersangkutan selesai menjalani hukumannya, seharusnya dosa-dosanya terampuni .Tidak ada hak negara atau siapa pun untuk “memperpanjang” penderitaan seseorang melebihi batas hukuman yang telah dijatuhkan oleh putusan pengadilan.

Kezaliman dalam penegakan hukum harus segera dihentikan oleh siapa pun terhadap siapa pun di negeri tercinta ini jika berniat menjadi bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa,memelihara dan mempertahankan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.(*)

Filed under: Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya