emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

politik-luar-negeri-indonesia-pasca-perang-dingin


Konfrontasi ideologi antara Blok Barat yang kapitalis dan Blok Timur yang
komunis telah mewarnai politik dunia sejak Perang Dunia II berakhir. Dengan
sendirinya Politik Luar Negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan sedikit
banyaknya dibentuk oleh kepentingan-kepentingan untuk menjawab tantangan
dari realita Perang Dingin tersebut. Dengan berakhirnya Perang Dingin,
timbul pertanyaan politik, sejauh mana Politik Luar Negeri harus mengadakan
perubahan-perubahan dari yang selama ini berlaku.

Seperti diketahui, sejak tahun 1948 Indonesia menganut Politik Luar Negeri
yang bebas aktif. Ini berarti bahwa dalam persaingan antara dua blok politik
yang masing-masing dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, Indonesia
memilih untuk menentukan jalannya sendiri.

Politik Luar Negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur pokok.
Pertama, “bebas” biasanya diartikan tidak terlibat dalam aliansi militer
atau pakta pertahanan dengan kekuatan-kekuatan luar yang merupakan ciri
Perang Dingin. Dalam arti lebih luas Politik Luar Negeri yang bebas
menunjukkan tingkat nasionalisme yang tinggi, yang menolak keterlibatan
atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan
Indonesia.

Kedua, kata “aktif” menunjukkan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia
tidaklah pasif dan hanya mengambil sikap netral dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan international. Muqadimah UUD 45 secara jelas
menuntut Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut
memajukan perdamaian dunia.

Dengan berakhirnya Perang Dingin, timbul pertanyaan, apakah tema-tema
yang telah mendominasi Politik Luar Negeri Indonesia selama ini masih
relevan? Apakah situasi politik internasional dewasa ini mengekang atau
justru memajukan peranan Indonesia yang aktif dalam dunia internasional?
Bagaimana pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam tahun-tahun
terakhir ini?

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas pembahasan
akan dibagi dalam tiga masalah utama. Ketiga pokok bahasan ini adalah
Indonesia dan Asia Tenggara. Indonesia dan Gerakan Non Blok, dan terakhir,
masalah hubungan ekonomi luar negeri Indonesia.

1.Indonesia dan Asia Tenggara

Postur Regional Indonesia
Kegiatan Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara belakangan ini menunjukkan
komitmen pada Politik Luar Negeri yang bebas. Indonesia tetap menjauhi
ikatan-ikatan militer formal dan tetap mendukung terciptanya zona damai,
bebas dan netral (ZOPFAN) di Asia Tenggara. Indonesia juga memainkan peranan
yang sangat menentukan dalam menyelesaikan konflik di Kamboja dan dalam
mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan.

Pada tahun-tahun pertama Orde Baru kebijakan regional Indonesia lebih
bersifat pragmatis. Walaupun Indonesia tetap berpegang pada prinsip
Politik Luar Negeri bebas aktif yang menolak kehadiran pangkalan
militer asing, pemerintah Indonesia berusaha untuk tidak memaksakan
sikapnya dalam ASEAN.

Dari awal berdirinya ASEAN Indonesia cenderung menganut kebijakan regional
yang low profile. Hal ini karena Indonesia pernah menjalankan konfrontasi
terhadap Malaysia. Di samping itu perhatian utama pemerintah Orde Baru
terhadap masalah pembangunan ekonomi juga menuntut suatu Politik Luar Negeri
yang moderat, baik di wilayah ini maupun di arena internasional pada umumnya.
Tidak kalah pentingnya, sistem pengambilan keputusan ASEAN yang berdasarkan
konsensus juga kurang memungkinkan Indonesia untuk menuntut penerapan
Politik Luar Negeri bebas aktif secara menyeluruh dalam ASEAN.

Keberhasilan ASEAN dalam mempertahankan keutuhannya selama ini banyak
tergantung kepada seberapa jauh keamanan Indonesia diperlakukan sama dengan
negara-negara anggota yang jauh lebih kecil. Indonesia sama sekali tidak
menunjukkan keinginan untuk mendominasi ASEAN. Sebaliknya sikap Indonesia
terhadap ASEAN adalah melindungi kerjasama regional ini, sebagai manifestasi
dari komitmen Indonesia terhadap solidaritas dan keamanan regional.

Politik Luar Negeri Indonesia yang low profile pada umumnya diakui berhasil
memulihkan citra Indonesia pasca-konfrontasi dan membantu pembangunan
ekonomi nasional. Indonesia men­jalin hubungan erat dengan negara-negara
industri maju yang non-komunis yang secara langsung dapat membantu
pembangunan ekonomi, serta dengan negara-negara berkembang yang sehaluan.
Asia Tenggara menjadi perhatian utama sedangkan ASEAN menjadi soko guru
Politik Luar Negeri Indonesia. Kebijakan regional ini menyumbang terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia dan terciptanya lingkungan regional yang aman
dan stabil.

2.Indonesia dan Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok merupakan perhatian utama Politik Luar Negeri Indonesia
dewasa ini, jika tampaknya akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Pada
4 September 1991 Indonesia terpilih di Accra, Ghana, untuk menjadi tuan
rumah KTT GNB X dan sebagai ketua GNB periode 1992-1995 menggantikan
Yugoslavia.

Keinginan Indonesia untuk menjadi ketua GNB di tahun-tahun yang lalu
terganjal oleh masalah Timor-Timur, terutama karena sikap beberapa
negara anggota dari Afrika dan Amerika Selatan yang merupakan bekas
jajahan Portugis. di samping itu peranan Indonesia dalam GNB juga
dipertanyakan Oleh beberapa anggota yang menilai bahwa Indonesia
selama Orde Baru terlalu memihak kepada Barat.

Indonesia meraih posisi ketua GNB di saat relevansi organisasi ini
dipertanyakan. Seperti diketahui GNB merupakan kebijakan sebagian besar
negara-negara berkembang, untuk melepaskan diri dari dominasi politik
blok yang kaku. GNB didirikan di Belgrade, Yugoslavia pada bulan
September 1961. Lima negara yaitu Yugoslavia, Mesir, India, Ghana dan
Indonesia, memutuskan untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang
berkonfrontasi dan memilih untuk menentukan jalan mereka sendiri.

Dengan berakhirnya Perang Dingin adalah wajar bahwa relevansi GNB
dipertanyakan. Banyak pihak yang menganggap bahwa GNB semata-mata
merupakan produk Perang Dingin, yang tidak lagi memiliki fungsi setelah
Perang Dingin usai. Pandangan skeptis ini terutama ditunjukan oleh para
pengamat asing, terutama dari negara-negara Barat.

Sebaliknya masyarakat Indonesia menyambut terpilihnya Indonesia sebagai
tuan rumah KTT X GNB, dan sebagai ketua gerakan ini untuk periode 1992-1995
dengan penuh antusiasme. Kom­pas misalnya menurunkan suatu artikel pada
akhir bulan Desember 1991 dengan judul “Tahun Istimewa bagi Diplomasi
Indonesia” Pada tahun 1991 Indonesia menjadi salah satu Ketua Perundingan
Paris, yang mengakhiri konflik Kamboja serta terpilih menjadi ketua GNB,
suatu prestasi yang dipandang sangat membanggakan. Pada akhir tahun 1992,
dengan suksesnya penyelenggaraan KTT X GNB pada bulan September di Jakarta,
Kompas menurunkan artikel berjudul “Tahun Puncak Diplomasi Indonesia”. Semua
ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap terpilihnya Indonesia
sebagai Ketua GNB.

3.Hubungan ekonomi luar negri Indonesia

Masalah-masalah Penting dalam Hubungan Ekonomi Luar Negeri Indonesia.
Salah satu keprihatinan utama Indonesia di masa-masa mendatang adalah
mengatasi berbagai persoalan pembangunan ekonominya. Dalam hal ini,
setidaknya ada tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan
negara-negara berkembang lainnya. Pertama, adalah kecenderungan
negara-negara maju untuk mengaitkan berbagai persyaratan politik
kepada bantuan ekonomi yang mereka berikan. Kedua, adalah meningkatnya
proteksionisme perdagangan yang dilancarkan negara-negara ekonomi maju.
Ketiga, adalah meningkatnya kompetisi ekonomi antara sesama negara
berkembang. Semua faktor tersebut semakin menyulitkan upaya negara-negara
berkembang, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan bantuan ekonomi asing,
akses pasar dan penanaman modal asing.

Apabila berakhirnya Perang Dingin memperluas kesempatan Indonesia untuk
memainkan Politik Luar Negeri yang semakin aktif, terutama dalam
hubungannya dengan negara-negara berkembang lainnya, ia juga meningkatkan
tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hubungan dengan negara-negara Barat.
Pemerintahan Orde Baru selama ini menikmati dukungan dari negara-negara
industri maju yang berkepentingan mendukung tumbuhnya negara Indonesia
yang anti komunis dan berorientasi ekonomi pasar. Walaupun terjadi
berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah
negara-negara maju tetap memberikan bantuan ekonomi yang besar kepada
pemerintahan Orde Baru. Hal ini disebabkan karena ia dianggap sebagai
sahabat penting Barat dalam membendung komunisme, dan Indonesia di bawah
Presiden Soeharto telah memberikan sumbangan besar terhadap stabilitas dan
keamanan regional.

Setelah Perang Dingin berakhir, masalah-masalah hak asasi manusia, demokrasi
dan lingkungan hidup muncul sebagai isu baru politik internasional.
Negara-negara Barat yang selama ini tidak begitu memperdulikan masalah-masalah
tersebut dalam membina hubungan dengan negara-negara yang tidak demokratis
selama negara tersebut anti komunis sekarang mulai mengaitkan bantuan
ekonomi mereka dengan ketiga masalah di atas. Persyaratan-persyaratan ini
ditolak oleh negara berkembang yang sebagian besar tergabung dalam GNB,
sehingga menjadi sumber ketegangan baru dalam hubungan UtaraSelatan.

Sejak tahun 1967 Indonesia menerima bantuan ekonomi dari suatu konsorsium
internasional yang dikenal dengan nama IGGI (Inter Governmental Group on
Indonesia) yang terdiri dari beberapa negara donor dan lembaga keuangan
internasional di bawah kepemimpinan pemerintah Belanda.

Negosiasi menjelang dan selama pertemuan IGGI merupakan salah satu
tugas pokok Politik Luar Negeri Indonesia. Keberhasilan pemerintah, baik
di dalam maupun di luar negeri, sering diukur dari besarnya jumlah kredit
baru yang berhasil didapatkan Indonesia dari IGGI. Pada tahun-tahun
sebelumnya IGGI selalu memberikan Indonesia jumlah bantuan yang diminta,
dan kadang kadang justru melebihi jumlah yang diharapkan. Hal ini juga
dipandang sebagai indikasi dukungan internasional terhadap kebijaksanaan
pemerintah Orde Baru.

RUNTUHNYA UNI SOVIET

Uni Soviet merupakan sebuah negara komunis di Eropa Timur dan Asia Utara yang berdiri sejak November 1917 ( menurut kalender Gregorian ) sampai pada tahun 1991. sampai tahun 1917, Rusia merupakan kerajaan atau kekaisaran dengan seorang Tsar sebagai kepala negara. Pada masa dinasti Rumanov, Rusia banyak mengalami peristiwa politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri serta banyak mengalami persinggungan politik, diantaranya adalah konflik dengan pemerintahan Perancs pimpinan Napoleon Bonaparte. Setelah Revolusi Bolshevik, Imperium Rusia berganti menjadi system sosialisme yang membawa Rusia kepada posisi negara adikuasa. Namun, kemudian system ini runtuh dan digantikan dengan system demokrasi ala barat. Uni Soviet runtuh pada tahun 1990-an, namun, ketika menjelang pertengahan tahun 1980-an.

Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik. Kemerosotan ekonomi akibat korupsi dan bobroknya britokrasi serta budaya politik yang makin monolitik semakin memperkuat apatisme masyarakat. Penempatan kekuatan militer Uni Soviet di kancah konflik internasional seperti di Afganistan dan di negara-negara Eropa Timur membutuhkan biaya yang sangat besar yang tentu saja menyedot dana domestic yang tidak sedikit. Sementara insdustri yang sudah terpola pada industri berat yang ditujukan untuk menopang hegemoni Uni Soviet tidak memnerikan jalan keluar yang dibutuhkan masyarakat berupa perbaikan taraf hidup. Menurunnya tingkat kesejahteraan yang tajam semakin memperuncing konflik-konflik yang tumbuh di dalam negeri. Kondisi tersebut di atas memaksa para petinggi negara dan pemimpin partai untuk mengadakan koreksi atas kebijakan parta dan politik Uni Soviet secara umum.

Tidak hanya itu, peninjauan ulang terhadap strategi system sosialismepun lalu dianggap sebagai langkah yang mampu menjawab berbagai krisis yang menimpa. Sehingga lahirlah program Glasnot dan Parestroika yang dihembuskan oleh Mikhail Gorbachev. Kebijakan Glanot dan Parestroika yang dijalankan pemerintah Gorbashev membawa pengaruh bagi semakin menguatnya gerakan separatisme , akibat semangat keterbukaan dan demokratisasi yang menjadi inti dari kebijakan tersebut. Berbagai konflik antar etnis yang selama ini tersembunyi, mulai muncul konflik terbuka. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengangani masalah ekonomi juga semakin mendorong ketidakpuasan di republik-republik konstituen Uni Soviet. Ketidakpuasaan ini pada gilirannya mendorong munculnya kekuatan oposisi setempat yang mulai menyuarakan ide-ide separatisme.

Munculnya gerakan dan partai politik seperti “ Ruh “ di Ukraina, “Sayudis” di Lithuania dan sebagainya menjadi pusat-pusat gerakan kemerdekaan republik-republik terhadap kekuasaan pusat. Di Uni Soviet, konsep reformasi yang dibawa oleh Gorbachev melalui Parestroika ( keterbukaan ), berubah menjadi badai yang meruntuhkan pilar utama rezim dictator partai komunis. Rezim yang berkuasa sejak tahun 1917 dan menjadi kekuatan hegemoni dengan senjata-senjata pemusnah massalnya, ternyata rapu. Rakyat di negara-negara bagian Uni Soviet bangkit secara serempak. Kesadaran rakyat atas hak-hak politiknya mulai muncul. Mereka merasa berhak untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, membentuk partai politik, dan menentukan status daerahnya sendiri melalui referendum. Akibatnya terjadi perang saudara ketika kekuasaan pemerintahan pusat mengalami kevakuman akibat reformasi.

Hal ini kemudian menyebar kepada negara-negara satelit Uni Soviet lainnya di Eropa Timur dan Afrika. Sehingga dapat dikatakan bahwa keruntuhan Uni Soviet akibat dari kegagalan program Glasnot dan Parestroika. Negara-negara pecahan Uni Soviet yang sekarang ini terbentuk berkat kebijakan dari Presiden Mikhail Gorbachev yang mencuatkan Glasnot dan Parestroika. Negara-negara pecahan Uni Soviet terbentuk berkat kebijakan dari Presiden Uni Soviet Michael Gorbachev yang pada 1990 mencuatkan Glasnot dan Perestroika. Salah satu isi dari kebijakan itu adalah negara-negara bagian boleh memisahkan diri dan menjadi negara sendiri. Maka di Asia Tengah lahirlah Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan, Kirgistan, dan Azerbaijan.

Sedangkan di Eropa Utara muncul Ukraina, Belarusia, Latvia, dan Estonia. Di Eropa Timur lahir Georgia dan Armenia. Masih ada satu lagi di Asia Utara bagian timur, yakni Cechnya, yang kini masih bergolak meminta kemerdekaan dari Rusia. Faktor lain yang menjadi penyebab keruntuhan dari Uni Soviet adalah keberhasilan dari liberalisme. Seperti yang penulis ketahui bahwa Uni Soviet merupakan symbol dari sosialisme sedangkan AS adalah symbol dari liberalisme. Strategi AS untuk menghadapi Uni Soviet lewat containment policynya telah berhasil. Selain itu, negara-negara yang mengikuti bentuk liberalisme mengalami kemajuan yang pesat.

Berbeda halnya dengan system sosialisme yang dianut oleh Uni Soviet di mana telah melahirkan stagnasi ekonomi yang berdampak buruk bagi Uni Soviet itu sendiri. Apabila dipetakan, maka faktor-faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet adalah : faktor dalam negeri: Perekonomian ekonomi yang colaps sehingga tidak mampu menopang sendi-sendi perekonomian, Industri berat tidak dapat membantu perekonomian domestiik, Menurunnya tingkat kesejahteraan, serta Kegagalan Glasnot dan Perestroika yang diambil dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian mlahan telah melahirkan banyak separatisme. faktor luar negeri: Pengeluaran Uni Soviet untuk membiayai kekuatan hegemoninya semakin besar, sedangkan Uni Soviet tidak memiliki dana untuk membiayai program-program luar negerinya untuk memelihara hegemoninya dan Keberhasilan ideology liberalisme yang semakin berkembang pesat.

Uni Soviet runtuh menyisakan kepingan-kepingan negara-negara berdaulat. Rusia bersama republik lainnya ( minus negara-negara Balkan ) bekas raksasa komunis ini membentul sebuah “uni” baru dengan hubungan yang lebih longgar yang menjamin kedaulatan masing-masing. RSFSR yang kemudian menjadi Federasi Rusia adalah kepingan terbesar bekas negara adikuasa tersebut yang sekaligus memiliki hak sebagai pewaris kebesaran Uni Soviet.

Komnas Perempuan: Gunakan Jalur Diplomatik

Ketua Komnas Perempuan Kemala Chandrakirana menganjurkan upaya penyelesaian kasus buruh migran Indonesia, Sundarti, lewat jalan upaya diplomatik. “Kami turut prihatin akan hal ini, dan saya mendesak pada pemerintah terutama Presiden Megawati untuk melakukan sesuatu,” kata Kemala, Jumat(24/9) di kantor Komnas Perempuan di Jakarta.

Sundarti terancam hukuman mati di Singapura karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Pengadilan mengganjarnya dengan vonis seumur hidup. Keluarga Sundati berharap Pemerintah Indonesia membantu untuk meringankan hukumannya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Tina Suprihatin, koordinator Koalisi Masyarakat untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia (Kopbumi). “Kasus yang menimpa Sundarti sudah banyak terjadi dan tidak mendapat pembelaan yang sistematik dari Pemerintah Indonesia,” kata Tina, kemarin. Tina memandang buruh migran asal Indonesia tidak mendapat perlindungan yang memadai karena belum memiliki kerangka hukum yang jelas.

“Bahkan dalam RUU Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri (RUU PPTKILN) hanya mencantumkan 7 pasal perlindungan, sedangkan pasal yang mengatur penempatan buruh migran mencakup 91 pasal,” terang Tina. Menanggapi rancangan undang-undang PPTKILN, Kopbumi dan Komnas Perempuan secara tegas menolaknya dan mendesak DPR untuk menghentikan pembahasannya.

Dengan adanya perundangan itu, menurut Kamala, akan semakin mengkokohkan instansi pemerintah dalam sistem pengelolaan migrasi buruh Indonesia. “Mereka akan melakukan fungsi mengatur, melaksanakan, dan sekaligus mengawasi dalam sistem migrasi buruh, dan hal itu berbahaya karena tidak ada kontrol dari masyarakat,” ujarnya. Hal ini, lanjut Kamala membuat sistem rentan terhadap konflik kepentingan dan KKN.Perlindungan yang dimaksudkan oleh pihaknya salah satunya adalah pasal yang mengatur mekanisme perlindungan buruh migran secara keseluruhan. Dengan adanya pasal mekanisme perlindungan yang diatur dalam undang-undang, menurut Tina kejadian seperti Sundarti dan Nirmala Bonat akan dapat dikurangi.

Filed under: Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya