emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

Demokrasi Maju Pesat



Dalam dua belas tahun reformasi, demokrasi di Indonesia maju pesat. Rakyat sudah memiliki kebebasan. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sudah terjamin. Hari ini, Indonesia dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Walaupun penyelenggaraan Pemilu masih perlu disempurnakan. Dan harus lebih dijamin bahwa demokrasi bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

KEBEBASAN: Seorang ibu sambil menggendong anaknya mencontreng pilihannya di bilik suara pada Pemilu 2009 laluDalam sepuluh tahun pertama reformasi itu, tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan (16/8/2010), kita telah melangkah jauh dalam melakukan transisi demokrasi. Yang menakjubkan, kata Presiden, proses politik yang sangat rumit ini berlangsung dalam waktu relatif singkat, dan tanpa menimbulkan gejolak atau guncangan sosial yang serius, kecuali pada periode awalnya.

Tanpa kita sadari, proses ini telah mengubah secara mendasar praktik demokrasi di negeri ini. “Kini, Indonesia dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Tidak mengejutkan bila ada yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya adalah revolusi diam-diam, atau the quiet revolution,” kata Presiden.

Presiden menegaskan, kita telah membongkar dan membangun, kita telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar dalam kehidupan politik, sosial, hukum, dan ekonomi. “Kita telah melakukan tiga pemilu yang jujur dan adil. Kita mempunyai badan legislatif yang sangat independen. Kita telah menciptakan sistem check and balance yang sehat antara lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. TNI kembali menjadi tentara profesional, tidak lagi berpolitik dan berbisnis. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat kini terjamin. Undang-undang yang diskriminatif telah dihapuskan,” katanya.

Dalam periode itu, tegasnya, kita juga telah melaksanakan proses desentralisasi yang sangat ekstensif. Ke depan, kata Presiden, kita harus dapat memastikan bahwa tradisi demokrasi yang kita tumbuhkan, dapat menghasilkan sebuah keseimbangan di antara kebebasan dan penghormatan terhadap hukum.

Sejalan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengatakan bangsa ini telah mendapatkan nilai kebebasan. “Tinggal nanti kita bersama-sama (bangsa), membuat fakta sosial. Sehingga fakta sosial itulah nanti yang mengerem kebebasan kita, bukan kita sendiri, tapi fakta sosial. Artinya, apa yang kita buat, kesepakatan a,b,c,d, sepakat, ketuk palu, nah itulah nanti yang membatasi dan mengatur sehingga lebih taat asas dan taat hukum.

Menurut Presiden, kebebasan dan penghormatan kepada hukum adalah dua sisi dari mata uang yang sama dari demokrasi. Itulah sebabnya, kebebasan yang mengabaikan penghormatan kepada hukum hanya akan menghasilkan instabilitas dan kekacauan. Ke depan, marilah kita mengambil tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa demokrasi kita akan terus tumbuh, justru karena sama-sama ditopang oleh kebebasan dan supremasi hukum.

Sementara Syaykh Panji Gumilang memandang kebebasan yang telah didapatkan itu bernilai mahal. Adapun umpama ada dikatakan euforia dan lain sebagainya, tinggal meletakkan, bukan pembatasan, kesepakatan bersama dalam berbentuk undang-undang.

Menurut Syaykh Panji Gumilang, ada pun perubahan-perubahan yang kita kaget-kaget sedikit, sikap-sikap yang mengejutkan, itu mungkin masih dalam batas kewajaran. Karena kita sudah terlalu lama belum bebas. Sehingga walau sudah memiliki kebebasan tapi belum menganggap itu bebas. “Nah, sekarang mungkin sudah merasa. Rasa terlalu bebas itu akan tumbuh dari dinamika berpikir masyarakat itu sendiri. Dan sekarang mulai menyimpulkan, kebebasan yang dia miliki. Wah, saya koq terlalu bebas, ini koq terlalu begini. Nah, dinamika bangsa itu seperti begitu. Maka, kalau diberi kebebasan jangan dipotong lagi kebebasan itu,” kata Syaykh Panji Gumilang. Menurutnya, itu yang paling inti. Tinggal kemudian bangsa ini membuat fakta sosial untuk mengerem (mengatur) kebebasan itu, bukan membatasi.

Mengenai penyelenggaraan Pemilu yang masih perlu disempurnakan, dengan terjadinya kekacauan Daftar Pemilih Tetap, yang oleh sementara pihak justru direkayasa serta masih adanya kekuatiran kecurangan penghitungan suara baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden, Syaykh Panji Gumilang berpandangan, hal itu jangan dianggap sebagai suatu kegagalan, melainkan itupun sudah ada kemajuan dari yang tidak mengenal, memilih presiden secara langsung, menjadi mengenal.

Menurut Syaykh, dengan terselenggaranya Pemilu dengan selamat, tidak banyak goncangan, itu suatu keberhasilan yang patut disyukuri. “Yang menang disetujui, yang kalah mengakui, walaupun harus lebih dahulu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu ‘kan nilai akhir,” kata Syaykh. Adapun panitianya (KPU) dianggap tidak profesional dan sebagainya, kalau yang menganggap lembaga resmi, ya sudah terserah.

Sementara dalam lampiran Pidato Kenegaraan Presiden (2010) disebutkan Pemilu 2009 yang damai dan demokratis telah meningkatkan kepercayaan diri bangsa pada pentingnya melanjutkan konsolidasi demokrasi Indonesia. Partisipasi politik walaupun cenderung menurun dibandingkan dengan Pemilu 2004, angka rata-ratanya masih di atas 70%, baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Pada Pemilu 2004 angka partisipasi politik pemilu legislatif dan pemilu presiden masing-masing adalah 84,07% dan 77,44%. Pada Pemilu 2009 angka partisipasi untuk masing-masing pemilu adalah 70,99% dan 72,56%.

Penyelenggaraan pemilu juga menyajikan hal baru berupa terselenggaranya debat publik calon presiden, satu hal yang merupakan langkah maju luar biasa dalam demokrasi Indonesia. Selain itu, kesadaran berpolitik secara santun juga meningkat, para kontestan baik pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden umumnya menghindarkan kampanye hitam (black campaign) terhadap calon lainnya, hal ini memperkecil peluang terjadinya konflik, padahal masa kampanye Pemilu 2009 jauh lebih panjang bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kesadaran para kontestan sangat tinggi untuk menyelesaikan berbagai konflik dan ketidakpuasan mereka melalui jalur hukum.

Dalam lampiran Pidato Kenegaraan itu juga diungkapkan beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, khususnya berkaitan dengan kelemahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah mulai dibenahi. Sistem Administrasi Kependudukan telah dibangun desainnya dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2011.

Namun, terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, Presiden berharap keberhasilan Pemilu 2009 dapat menjadi modal untuk melanjutkan pelembagaan konsolidasi demokrasi di Indonesia, serta melanjutkan Reformasi Gelombang Kedua di semua bidang kehidupan. “Kita percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu berdemokrasi secara baik sehingga pada gilirannya mampu mempertahankan dan meningkatkan reputasi baiknya sebagai Negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia.

Dalam dinamika kemajuan demokrasi telah pula berkembang pola hubungan komunikasi politik yang dinamis antara Pemerintah dengan DPR-RI dan DPD RI dalam rangka memelihara checks and balances. Pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga penegak hukum telah berinteraksi secara dinamis walaupun terus mencari bentuk yang lebih sesuai dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan kita seperti yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundangan yang berlaku.

Demokrasi kita juga berkembang dalam konteks politik yang khas. Sebagaimana dikemukakan Presiden, negara kita menganut sistem presidensial, namun demokrasi kita berkembang di atas landasan multi-partai. Sangat jelas, ini membawa tantangan tersendiri. Strategi demokrasi yang kita pilih pada dasarnya mencoba menegaskan bahwa sistem presidensial harus diperkuat di atas landasan sistem kepartaian yang sehat dan kontributif. Oleh karena itu, kata Presiden, demokrasi multi-partai yang kita miliki saat ini, haruslah makin mampu menghasilkan proses-proses politik yang tidak saja demokratis namun juga efektif. Sistem multi-partai dan presidensial yang telah kita kukuhkan dalam konstitusi, UUD 1945, haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyat.

Oleh karena itu, ke depan, mari kita bangun sebuah sistem politik yang lebih baik dan lebih tepat bagi upaya bersama kita memperkuat sistem presidensial. Kita jaga demokrasi multi-partai, namun dengan kesadaran yang utuh, bahwa sistem presidensial tidak hanya harus ditegakkan, namun juga diperkuat.

Dalam berbagai dinamika kemajuan pesat demokrasi itu, tidak bisa diingkari masih dikotori perilaku koruptif para pelakunya. Termasuk semakin merebaknya politik uang. Untuk terpilih menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD, seseorang harus mengeluarkan uang ratusan hingga miliaran rupiah, yang sebagian besar digunakan sebagai politik uang. Bahkan Pilpres pun tak bebas dari bau busuk politik uang ini.

Apalagi dalam Pemilukada (Gubernur, Bupati dan Walikota) sangat sarat dengan politik uang. Seorang calon sudah harus menyediakan uang untuk dapat meraih dukungan proses pencalonan yang melibatkan partai-partai. Kemudian harus membagi-bagikan amplop berisi uang kepada calon pemilih.

Tentang hal ini, Presiden juga menyatakan sangat prihatin dan mencemaskan berkembangnya demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah. “Sudah sering kita dengar, seorang kandidat dengan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak.

Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral, etika, dan budaya politik kita. Adalah sangat dimengerti, bahwa diperlukan biaya untuk kegiatan politik seperti ini. Namun, di samping sumbernya harus legal, besarnyapun tidak melampaui batas kepatutannya,” kata Presiden.

Kita juga mencatat, ungkap Presiden, pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah diwarnai oleh praktik-praktik tidak terpuji. Mulai dari praktik politik uang hingga terjadinya aksi-aksi anarkis. “Kita semua mengetahui bahaya dari praktik-praktik buruk ini terhadap integritas demokrasi kita. Meluasnya politik uang hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat,” katanya.

Sehingga, ungkap Presiden, tahun 2009-2010 ditandai dengan munculnya wacana serius demokratisasi, yakni tentang perubahan rezim pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), baik dari segi sistemnya, maupun mekanisme penyelenggaraannya. Salah satu aspirasi yang muncul adalah wacana pemilukada tidak langsung terhadap gubernur.

Syaykh Panji Gumilang salah seorang yang berpandangan bahwa pemilihan gubernur dan bupati itu tidak harus dilakukan secara langsung, karena UUD 1945 hasil amandemen hanya mengamanatkan dipilih secara demokratis. Jadi bisa saja dipilih oleh DPRD.

Sebab, menurut pengamatannya, pemilihan kepala daerah langsung itu juga menghabiskan dana besar dan boros. “Bahkan memunculkan pikiran break even point-kah atau tidak? Jadi kalau pemilu atau pilkada terutama misalnya sudah melakukan politik uang, bagaimana si bupati atau gubernurnya tidak melakukan korupsi? Itulah makanya, tidak terjadi keseimbangan moral,” jelas Syaykh Al-Zaytun.

Itulah salah satu kelemahan yang harus diatasi. Hal itu terjadi, antara lain akibat perkembangan demokrasi belum berjalan seiring dengan penegakan hukum. Maka, sebagaimana dikemukakan Presiden SBY, ke depan, kita harus dapat memastikan bahwa tradisi demokrasi yang kita tumbuhkan, dapat menghasilkan sebuah keseimbangan di antara kebebasan dan penghormatan terhadap hukum.

Presiden mengemukakan bahwa kebebasan dan penghormatan kepada hukum adalah dua sisi dari mata uang yang sama dari demokrasi. Itulah sebabnya, kebebasan yang mengabaikan penghormatan kepada hukum hanya akan menghasilkan instabilitas dan kekacauan. Ke depan, marilah kita mengambil tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa demokrasi kita akan terus tumbuh, justru karena sama-sama ditopang oleh kebebasan dan supremasi hukum. BI/CRS-SAN (Berita Indonesia 81)

Filed under: Uncategorized,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya