emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

feodalisme-hambat-pemberantasan-korupsi



Kultur feodalisme yang masih kuat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan demokratisasi serta melemahkan peran lembaga-lembaga independen.

Penegakan hukum dan demokrasi merupakan pilar pemberantasan korupsi dalam satu negara. Tanpa dua pilar itu, niscaya pemberantasan korupsi sulit dilakukan. Kelemahan dua pilar tersebut dipastikan akan menghambat upaya pemberantasan korupsi, bahkan menyuburkan tindakan korupsi. Hal tersebut nyata sekali di Indonesia yang menyandang predikat sebagai salah satu negara terkorup di Asia bahkan di dunia.

Sejauh ini, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari memuaskan bahkan terkesan sudah hopeless. Indikasinya, pengadilan yang independen belum tegak di negara yang secara formal disebut negara hukum ini. Kekuasaan kehakiman belum benar-benar terbebas dari pengaruh luar. Apalagi, dua unsur penegak hukum lainnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan berada dalam struktur pemerintahan di bawah kekuasaan Presiden, sehingga sangat rentan tunduk pada kepentingan politik praktis penguasa.

Sementara dalam hal demokrasi, Indonesia memang disebut-sebut sebagai negara besar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Namun, dalam pelaksanaan pemilu predikat itu masih semu, maupun dalam kehidupan sehari-hari, penjiwaan demokrasi masih dalam proses elementri.

Kelemahan itu terjadi karena masih melekatnya kultur feodalisme di tengah kehidupan masyarakat bangsa ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD juga tidak menafikan adanya kendala pemberantasan korupsi karena sistem feodalisme. Menurutnya, feodalisme yang merupakan warisan telah menghambat pemberantasan korupsi, terutama birokrasi di Indonesia. Selain itu, dia menyebut, ketika melakukan reformasi, tidak melakukan perubahan dengan tatanan birokrasi. “Sehingga saat ini ada upaya kalau ingin membersihkan korupsi selalu diblokade oleh birokrasi itu sendiri,” ujarnya kepada pers beberapa waktu lalu.

Tanda-tanda masih melekatnya kultu feodalisme itu masih mewarnai jalannya pemerintahan mulai dari jajaran pejabat kecil sampai ke jenjang lebih tinggi. Bahkan kultur feodalisme itu telah pula merasuk dalam kehidupan keseharian masyarakat. Tidak terbatas lagi hanya pada kaum bangsawan atau penguasa. Sebagian warga masyarakat pun sudah merasa harus lebih diagungkan atau diistimewakan dari warga yang lain, bahkan bila perlu main hakim sendiri untuk melampiaskan hasratnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Depdiknas (2008), feodalisme berarti 1) sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan; atau 2) sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat, bukan prestasi kerja.

Dalam kontek feodalisme menghambat pemberantasan korupsi, sangat terasa di Indonesia. Tabiat sebagian pejabat masih melekat merasa berhak untuk dihormati tinggi-tinggi dan diagung-agungkan, serta ucapannya harus didengar dan keinginannya harus dituruti. Mereka kurang menonjolkan fungsinya sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Juga sering kali tidak terlihat sungkan membuat kebijakan berkedok kepentingan umum, tapi sesungguhnya sarat dengan kepentingan penguasa atau sekelompok orang saja.

Presiden SBY menerima Kapolri Bambang Hendarso Danuri di ruang kerjanyaDiakui atau tidak, di jajaran birokrasi kultur feodal itu masih amat terasa. Dalam sistem birokrasi, prestasi kerja sering kali tidak menjadi alat ukur bagi seseorang apakah layak memegang jabatan tertentu atau tidak. Bahkan anehnya, di kalangan bawahan sendiri pun ada satu kebiasaan yang merasa berkewajiban untuk menuruti semua keinginan penguasa atau atasannya dengan sepatuh-patuhnya, walaupun hal itu tidak sesuai dengan aturan dan hati nuraninya. Bahkan pemberian ‘upeti’ dari bawahan kepada atasan masih juga melekat. Begitu pula kebiasaan di tengah masyarakat yang merasa berkewajiban memberikan ‘upeti’ atas pelayanan pejabat birokrasi, walaupun pelayanan itu sesungguhnya adalah haknya.

Dalam kebiasaan feodal pemberian upeti ini pulalah kemudian diyakini praktik korupsi tumbuh subur di kalangan pejabat negara. Tidak heran jika semua pejabat, mulai dari pejabat tinggi sampai yang terendah merasa berhak menerima imbalan atas apa yang telah atau hendak diperbuatnya, walaupun itu sesungguhnya merupakan tugas kewajibannya sebagai abdi masyarakat. Diakui atau tidak, hal ini menunjukkan budaya feodalisme masih melekat dalam hubungan atasan dan bawahan serta hubungan penguasa dengan masyarakat.

Sikap feodalisme itu telah menjadi bagian dari suatu sistem. Dalam sistem ini pula makelar kasus dapat leluasa bergerak. Dalam proses peradilan, misalnya, sudah menjadi rahasia umum, penanganan suatu perkara mulai dari proses awal hingga ke pengadilan, makelar telah menyatu dalam sistem. Diyakini, kasus pegawai pajak Gayus Tambunan, terkuak hanyalah karena apes, akibat Susno merasa dijalimi. Kasus serupa, bahkan lebih besar, mungkin masih banyak. Seperti diakui Gayus sendiri, bahwa dia hanyalah kelas teri.

Selain untuk memperkaya diri atau kelompoknya (korupsi), gaya feodalisme juga berpotensi dipraktekkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan untuk mempertahankan kehormatan setelah tidak berkuasa lagi nantinya. Bukankah telah menjadi kekuatiran publik, bahwa untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, adanya pihak-pihak memanfaatkan kekuasaan atau pengaruhnya mengatur lembaga independen penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini tidak hanya terjadi pada Pemilu di era Orde Baru. Indikasi itu banyak juga dicurigai terjadi ketika ditemukan kesemrautan daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu, misalnya. Kesemrautan itu dicurigai akibat adanya upaya rekayasa untuk memenangkan pemilu sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan. Memang, secara juridis formal, hasil Pemilu telah ‘disahkan’ oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun sekaligus MK menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu kurang profesional. Belakangan, kecurigaan atas kurang independennya KPU makin mencuat dengan masuknya anggota KPU Andi Nurpati dalam jajaran pengurus Partai Demokrat (2010-2015), yang diduga sebagai balas jasa. Sama halnya, seusai Pemilu 2004, dengan masuknya Anas Urbaningrum ke Partai Demokrat dan diangkatnya Hamid Awaluddin jadi Menteri Hukum dan HAM (keduanya mantan Anggota KPU Pemilu 2004).

Penghormatan: Sopan santun berlebihan bisa disalahartikan sebagai bibit feodalismeDi samping faktor masih kentalnya tabiat feodal, paling menyedihkan lagi, jika dalam penegakan hukum, politik telah menjadi panglima. Banyak sekali indikasi yang mengarah pada hal ini.

Semakin menyedihkan lagi, jika dalam penegakan hukum, tabiat feodal dan politik telah merusak independensi seorang hakim. Apalagi dalam kondisi ini, tanpa diminta pun, seorang hakim bisa mungkin tidak akan berani memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan penguasa. Selain karena tabiat feodal itu juga telah merasuki hati sang hakim, mereka juga telah takut sebelumnya sehingga tanpa ada perintah mereka telah menyesuaikan diri dengan hasrat penguasa atau kelompok elit. Sudah duluan takut posisi atau jabatannya dicopot.

Sumber Berita Indonesia, seorang guru besar hukum pidana yang tanpa disadarinya juga ‘ketakutan’ sehingga merasa tidak perlu namanya disebut, mengatakan di tengah arus reformasi dan ‘demokratisasi’ yang kini bergulir, sangat menyedihkan jika seorang pejabat tinggi di lembaga peradilan harus menuruti keinginan eksekutif tentang penegakan hukum. Sang Profesor mengaku mendapat informasi terpercaya bagaimana pihak eksekutif berperan dalam kasus yang menimpa pimpinan KPK, Antasari serta Bibit dan Chandra. Disebut pihak kejaksaan harus menuruti ‘tarian’ eksekutif. Walaupun hal ini secara formal berulangkali dibantah pihak eksekutif, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Sang Profesor, semua itu berpangkal pada masih kentalnya tabiat atau pengaruh feodal dalam bingkai demokrasi.

Mengenai feodalisme ini, para pengamat juga banyak yang mengakui bahwa kultur itu memang masih kuat di Indonesia. Di tengah modernisasi yang terjadi di Indonesia, pola pikir sebagian bangsa ini disebut belum mengglobal. Penyelenggara negara atau presiden pun masih seperti raja dan menteri-menteri sebagai patihnya. Bahkan gubernur, bupati dan walikota, camat dan lurah, masih banyak berlagak raja-raja kecil.

Begitu merasuknya pengaruh kultur feodalisme, yang kelahirannya di Indonesia bersumber dari sistem kerajaan dahulu dan semakin terpatri oleh pengaruh kolonialisme yang ratusan tahun berkuasa di negeri ini. Pengaruh feodalisme dan kolonialisme itu lebih terasa di Jawa, yang lebih 350 tahun terjajah.

Pengaruhnya masih melekat, sehingga tidak heran bila beberapa lembaga yang sengaja dibentuk bersifat independen seperti KPK, KPU, PPATK dan Bank Indonesia, bahkan MA dan lain-lain, terasa tidak berdaya untuk mempertahankan independensinya.

Kentalnya kultur feodal ini juga dapat dilihat dari bebalnya sebagian aparatur negara dalam hal perilaku koruptif yang justru dirasakan makin canggih sekarang ini. Walau sudah ada koleganya yang telah dipidana karena korupsi, tapi ternyata tidak membuat pejabat lainnya takut melakukan korupsi. Sebab, yang tertangkap itu dianggap apes saja. Mereka tahu, tindak korupsi masih terus merajalela hingga saat ini, mulai dari lembaga pemerintahan tertinggi hingga terendah. Belum ada pintu lembaga pemerintah yang terbebas dari bau busuk korupsi, walaupun pidato antikorupsi terus dipidatokan melalui layar televisi dengan mimik dan bahasa yang meyakinkan.

Mari Belajar ke Negeri China
Melihat persolan demikian, kiranya kata bijak yang berbunyi “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China” mungkin berlaku juga dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Artinya, pembelajaran dalam hal pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan di China perlu dicontoh oleh bangsa ini. Sebab di negeri China, dalam sejarahnya, Perdana Menteri Zhu Rongji pernah menyiapkan 100 peti mati untuk pelaku korupsi, yang salah satunya adalah untuk dirinya sendiri jika terbukti melakukan korupsi. Sisanya, 99 peti mati lagi disiapkan untuk para koruptor di negeri berpenduduk terbesar di dunia itu. Pernyataan yang sangat menggegerkan ini disampaikan Rongji sewaktu mengucapkan sumpah jabatan, Maret 1998.

Penghormatan: Sopan santun berlebihan bisa disalahartikan sebagai bibit feodalismeKebijakan Presiden China saat itu, Jiang Zemin, bahkan jauh lebih menggegerkan lagi. Ketika itu, dihukum mati semua pelaku tindak pidana korupsi di negeri tirai bambu itu. Salah satu, hukuman mati dikenakan pada mantan Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Changqing pada Maret 2000 karena menerima suap sebesar US $ 660.000 atau sekitar Rp.6 milyar. Kemudian, Deputi Walikota Leshan, Li Yushu juga dijatuhi hukuman yang sama 16 Januari 2002 karena terbukti menerima suap US $ 1 juta, dua mobil mewah, dan sebuah jam tangan Rolex.

Membandingkan dengan Indonesia, dalam pengamatan Berita Indonesia, komitmen perang melawan korupsi tampaknya justru masih sebatas pemanis bibir saja, seolah-olah. Satu-dua memang ditangkap, untuk menunjukkan pemberantasan korupsi telah dilakukan. Tapi yang lainnya masih leluasa. Maka di kalangan pejabat, yang tertangkap itu dianggap apes saja atau karena dia tidak satu aliran atau ‘geng’ yang berbeda kepentingan (terutama politik).

Dalam pidato resmi dan berbagai kesempatan lainnya, penguasa dan para aparat penegak hukum memang sangat rajin mengatakan mendukung upaya pemberantasan korusi, namun hal itu belum berlaku untuk diri sendiri dan kelompok atau anak buahnya.

Dugaan yang telah menjadi rahasia umum ini semakin mencuat tatkala Wakil Presiden Boediono (saat menjabat Gubernur BI) dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani diduga melakukan tindakan korupsi dalam kasus bailout Bank Century. Ketika dugaan itu mulai berhembus dari KPK, digulirkan ke BPK dan ‘dpansuskan’ di DPR dengan kesimpulan akhir adanya indikasi kuat terjadinya korupsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya mati-matian membela kedua anak buahnya itu dengan mengatakan bahwa kebijakan mereka itu sudah benar. Bahkan belakangan, KPK sendiri telah mengikuti jejak Presiden dalam hal bailout Bank Century, belum menemukan bukti korupsi. Padahal, KPK-lah yang pertama kali menyebut adanya indikasi korupsi dalam bailout Bank Century tersebut dan meminta BPK untuk mengaudit.

Dalam hal komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi, sumber Berita Indonesia seorang guru besar hukum pidana juga menilai, Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mendorong pemberantasan korupsi. Menurutnya, kelihatannya yang penting bagi pemerintah hanya agar dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara yang antikorupsi dan punya integritas. Tapi di dalam negeri sendiri, ruang gerak penegak hukum, termasuk Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu diusahakan dibatasi. Terutama jika penyelenggara negara yang sedang berkuasa sendiri yang tersangkut.

“Dilihat dari sisi intelektualitas, ada pengaruh feodalisme yang belum lepas di dalam kerangka sistem politik kita,” kata Sang Profesor yang juga pernah menjadi aktivis anti korupsi yang meminta namanya tidak disebut itu. “Mana boleh kaum feodal diganggu gugat. Feodalisme kita masih kuat. Memang Indonesia sudah modern, tapi pola pikirnya (mindset) masih lokal, tidak internasional. Penyelenggara negara atau presiden masih seperti raja dan menteri-menteri patihnya. Zaman dulu, mana ada keluarga raja ditahan. Anak haram saja harus diakui. Kultur itulah yang menghambat KPK tidak bisa lebih agresif,” kata Sang Profesor.

Presiden SBY menerima Jaksa Agung Hendarman Supandji di istana presidenSecara khusus menyoroti KPK, dia mengatakan secara internal KPK di bawah kepemimpinan Antasari Azhar sebenarnya sudah bagus. Tetapi pemerintah sendiri tampaknya berusaha (setidaknya membiarkan) melemahkannya dengan menciptakan stigma “kriminalisasi” pada para pimpinan KPK. Walaupun belum ada bukti formal keterlibatan otoritas pemerintah dalam kasus pelemahan KPK ini. Namun, publik telah mulai merasakan.

Jika diamati lebih cermat, KPK juga coba dilemahkan dengan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Tipikor dan RUU Pengadilan Tipikor, membuat orang makin curiga. Dan yang paling nyata adalah upaya membatasi wewenang KPK melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan. Di situ semula direncanakan, bahwa untuk melakukan penyadapan, KPK harus lebih dulu meminta izin dari pengadilan.

Sumber Berita Indonesia menilai, para anggota DPR dan pimpinan partai politik juga sama. Mereka membuat undang-undangnya, tetapi begitu diberlakukan, mereka yang ternyata berbuat salah tidak mau dijerat oleh UU yang mereka buat sendiri. Mereka menuntut keistimewaan. Dengan demikian, KPK tidak hanya mendapat tekanan dari penguasa, tetapi juga dari para politisi bahkan pengusaha dan makelar kasus yang dekat dengan penguasa. Bayangkan, kata Sang Profesor, pernah suatu ketika seorang pengusaha yang sedang buron karena kasus korupsi, mengadakan hajatan di Singapura, justru dihadiri banyak pejabat negara dari Indonesia.

Dikatakannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya pada awalnya sudah meragukan komitmen Indonesia memberantas korupsi. “Omong kosong pemberantasan korupsi bisa jalan jika tidak ada komitmen politik dari pemerintah,” katanya mengutip pernyataan seorang pejabat PBB beberapa waktu lalu. Pernyataan itu belakangan memang terbukti. Begitu komitmen politik pemerintah lemah seperti sekarang, KPK-pun goyah. Jadi, menurutnya, bahkan pemerintah secara langsung atau tidak langsung punya andil dalam upaya pemandulan KPK sekaligus melemahkan pemberantasan korupsi.

Ironisnya, sebagian anggota DPR juga mendukung pemerintah yang merasa keberatan dengan cara KPK menangani kasus. Menurut guru besar itu, target mereka diduga adalah melemahkan bahkan membubarkan KPK. Tetapi niat itu diduga belum mereka realisasikan lebih jauh karena masih memperhitungkan reaksi masyarakat.

Selain itu, sumber Berita Indonesia tersebut dan beberapa pemerhati hukum lainnya juga menduga pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum adalah untuk ‘mengimbangi’ gerakan KPK. “Denny Indrayana, PhD dari Satgas Mafia Hukum misalnya, sepertinya merasa lebih powerful ketimbang Kapolri dan Jaksa Agung. Ini jelas aneh dan anomali hukum,” demikian misalnya kata Nehemia Lawalata, Rabu (21/4/10) sebagaimana dikutip inilah.com. Sumber Berita Indonesia menimpali, bahkan Denny Indrayana bisa memimpin rapat pemberantasan korupsi yang dihadiri Kapolri dan Jaksa Agung. Aneh! Satgas juga diduga dibentuk untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar tidak lagi mempercayai KPK. Dasar disebut demikian, laporan masyarakat tentang berbagai dugaan kasus korupsi banyak masuk ke Satgas. Alhasil, pekerjaan KPK pun banyak bergeser ke Satgas.

Melihat kejanggalan ini, sumber Berita Indonesia tersebut menduga, langkah itu sebagai sebuah antisipasi pemerintah jika suatu waktu KPK dibubarkan. Artinya, anggota Satgas yang notabene orang-orangnya presiden kemungkinan akan masuk jadi anggota KPK yang baru jika KPK sekarang sudah bubar. Jadi, anggota Satgas hanya ganti baju jadi KPK.

Perubahan sikap Presiden SBY sendiri terhadap KPK diduga terjadi sejak besannya (Aulia Pohan) dijerat KPK. Padahal, baik mantan Presiden Megawati maupun Presiden SBY mengamini bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari Istana.

Sedangkan khusus kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar, sikap antipati pemerintah menurut sang profesor, diduga karena Antasari tidak mau tunduk kepada keinginan pemerintah. Indikasinya, Antasari disebut-sebut pernah berkali-kali ‘dipanggil’ ke Istana Presiden tetapi Antasari tidak bersedia. Dan lebih khusus lagi, Antasari juga disebut-sebut berniat menyelidiki kasus dugaan korupsi di KPU terkait teknologi informasi pada Pemilu 2009 lalu.

Di sinilah tampak perilaku feodal yang masih bercokol, sejak zaman feodal, Orde Baru hingga era reformasi saat ini. Sejak reformasi bergulir, mereka bolehkan KPK punya wewenang independen, tetapi jangan dipraktekkan pada pihaknya.

Saat ini, seleksi calon Ketua KPK pengganti Antasari dilakukan. Ketua panitia sendiri dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Dalam hal ini, banyak juga yang mengkhawatirkan pengaruh tabiat feodal akan dipakai sehingga arah KPK makin kurang jelas ke depan. Namun kekuatiran ini, memang, bisa berlebihan bila memperhatikan pidato-pidato Presiden SBY tentang demokrasi dan pemberantasan korupsi.

Namun, bila memerhatikan persoalan penegakan hukum dan demokrasi, kiranya yang diperlukan sekarang ini adalah kontrol dari masyarakat. Dalam penegakan hukum, kontrol masyarakat dibutuhkan sejak tindakan hukum pertama. Peradilan pun harus dikontrol agar betul-betul bersih dari pengaruh luar. Artinya, peradilan yang menjadi benteng penegakan hukum harus dikontrol masyarakat sejak penyelidikan kepolisian sampai ke Mahkamah Agung, termasuk penentuan personalianya.

Mengingat lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dirasakan paling riskan dipengaruhi kultur feodalisme karena langsung di bawah kendali presiden, maka pengawasan masyarakat dan LSM harus ekstra ketat terhadap dua lembaga tersebut. Memang ada juga kekhawatiran bahwa sebagian LSM juga bisa dibayar, yang mau bergerak jika dibayar, dan tidak mau bergerak kalau penguasa bilang tidak boleh. Namun LSM demikian hanyalah sebagian kecil. Seperti menurut dugaan sumber Berita Indonesia di atas misalnya, ada sebuah LSM anti korupsi yang terkemuka yang tidak pernah mau ribut jika menyangkut sektor Migas dan Bank Century. Hal tersebut dicurigai karena LSM tersebut punya hubungan baik dengan penguasa di bidang Migas sejak zaman Pak Harto serta dengan kekuatan di balik pengambilan kebijakan bailout Bank Century.

Bahkan dengan masuknya nama Todung Mulya Lubis dalam struktur pengurus Partai Demokrat, telah mengundang kecurigaan dan menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Transparency International Indonesia (TII). Seperti halnya dengan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dimana Presiden SBY, Sri Mulyani, Boediono, dan Kuntoro Mangkusubroto sebagai Dewan Pendiri dan Dewan Penyantun. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkadang sudah amat diplomatis terhadap kasus tertentu.

Perkuat Pengadilan
Maka salah satu solusi untuk penegakan hukum, pengadilan harus diperkuat. Sebagai negara hukum, maka yang menentukan penegakan hukum adalah hakim di dalam pengadilan, bukan yang lain. Andaikan polisi, jaksa, pengacara dan LSM Antikorupsi berkolusi pun, kalau hakimnya teguh, maka keadilan masih bisa tegak.

Mengenai peran peradilan ini, Gubernur Lemhanas Prof. Dr. Muladi, SH kepada Berita Indonesia, Selasa 23 Maret 2010 lalu, mengatakan bahwa independensi peradilan itu adalah aturan internasional. Kekuasaan kehakiman yang merdeka itu standar internasional yang ditentukan PBB. Dan independensi hakim itu adalah salah satu indikator apakah suatu negara itu demokratis atau tidak. Kemudian diperluas, bukan hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi independensi sistem peradilan pidana. Termasuk polisi, jaksa dan sebagainya.

Selain itu, menurut Profesor Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, Mahkamah Agung sampai jajaran terbawah juga harus dijaga. Sarana, gaji dan fasilitas peradilan harus ditingkatkan. Dalam sistem peradilan, hadiah dan hukuman (reward and punishment) harus jelas. Hadiah seharusnya lebih besar dari hukuman. Disebutkan, barangkali tidak rugi menggaji Ketua MA Rp 100 juta sebulan, Hakim Agung Rp 75 sebulan, Ketua Pengadilan Tinggi Rp 50 juta sebulan, Ketua Pengadilan Negeri Rp 40 juta sebulan dan hakim Rp 25 juta sebulan.

Langkah ini menurutnya seharusnya diambil jika menginginkan peradilan tetap independen. Jika dikabulkan memang menimbulkan kontradiksi. Tetapi kalau tidak dikabulkan, sulit diharapkan hakim bisa independen, yang memberi keadilan untuk semua orang tanpa pilih kasih dan tidak cacat hukum.

Salah satu hal yang penting lainnya adalah Komisi Yudisial (KY). Komisi ini juga harus diperkuat. KY sendiri pun diharapkan jangan hanya menunggu laporan baru mau bergerak. Tapi hendaknya aktif memantau jalannya peradilan, jemput bola.

Sementara itu, tentang kepedulian pemerintah terhadap pembangunan hukum, pemimpin Indonesia selama ini tampaknya belum menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan hukum ini. Sejak Orde Baru sampai sekarang, anggaran hukum dan perundang-undangan sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung. Kalau mau konsisten, anggaran untuk bidang hukum seharusnya lebih besar setengahnya dari yang sekarang. Sekarang, jaksa dan polisi sulit untuk bisa lurus karena anggaran satu perkara hanya Rp 2,5 juta. Maka tidak mengherankan jika ada polisi atau jaksa meminta pengacara untuk membayar makan siang, biaya ketik, hingga minta dibelikan laptop (komputer jinjing).

Itulah berbagai kelemahan penegakan hukum dan demokrasi yang masih terjadi di Indonesia sekarang ini yang keseluruhannya tidak lepas dari pengaruh kultur feodalisme seperti disebut di atas.

Optimisme ke Depan
Namun demikian, optimisme tetap ada ke depan. Seperti dikatakan Prof. Dr. Muladi, SH, supremasi hukum Indonesia memang sejauh ini masih belum memuaskan, tapi sudah berada dalam jalur yang benar. Pengadilan yang harus bebas dari pengaruh apa pun juga sedang berproses ke arah yang lebih baik.

Di bidang demokrasi, sekarang juga menurutnya sedang dikembangkan demokrasi konsensus, yakni demokrasi yang universal tetapi didukung oleh budaya bangsa. Demokrasi konsensus ini, menurutnya, dalam tahap konsolidasi. Yakni, diperbaiki sambil berjalan. Menurutnya, struktur demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah bagus. Substansi undang-undangnya juga sudah bagus. Tapi, kulturnya yang perlu ditingkatkan. Dan itu juga sedang dalam proses.

Kembali mengenai penegakan hukum secara independen yang tidak di bawah kooptasi politik dan kekuasaan, Dr. Muladi menjelaskan, penegakan supremasi hukum itu intinya ada empat yakni: Pertama,aparat negara harus tunduk pada hukum yang berlaku untuk memberi contoh; Kedua, keberadaan suatu sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka dan profesional. Tidak boleh didikte oleh siapa pun juga, atau tidak ada politisasi; Ketiga, jalan masuk untuk memperoleh keadilan harus terbuka luas bagi rakyat yang menjadi korban atau tersangka, atau yang bermasalah. Dia tidak boleh dihambat dan selalu didampingi pengacara untuk mencari keadilan yang benar; Keempat, hukum itu harus ditegakkan secara adil, ekual, sama rata dan pasti. Menurut Muladi hal itu juga sedang dalam proses di Indonesia. Khusus dalam pemberantasan korupsi, Muladi memberi saran agar antar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus ada keterpaduan. Mereka harus saling mengisi bukan bersaing.

Saran Muladi tersebut memang sangat menarik. Namun, mengingat Kejaksaan dan Kepolisian berada di bawah kuasa presiden, maka menuntut kedua institusi itu untuk independen, yang terbebas dari pengaruh feodalisme, mungkin cukup sulit. Tapi, mereka paling tidak mestinya bersikap profesional.

Menyadari hal tersebut, pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawal para penegak hukum tersebut, termasuk KPK. Tak lupa, penguasa juga perlu terus mendapat kontrol dari masyarakat manakala kultur feodalisme masih dipakai untuk menjalankan pemerintahan.

Saran untuk pejabat yang masih memelihara kultur feodalisme ini, seyogianya segeralah sadar dan merasa malu memelihara sifat itu. Sebab, dalam perkembangan demokrasi dan penegakan hukum kelak, sama dengan sejarah hitam suatu pemerintahan yang otoriter, sejarah juga kelak pasti akan mencatat suatu pemerintahan yang amat kuat dipengaruhi kultur feodal. TIM BI (Berita Indonesia 77)

Filed under: Uncategorized,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya