emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

pak-harto-menjawab-dalam-diam



Pro-kontra membayangi perkara Pak Harto yang tidak tuntas selama delapan tahun ini. Suara yang menuntutnya untuk diadili lebih galau dari empati mayoritas massa yang diam. Pak Harto sendiri tak lagi mengucapkan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya.

Garis-garis keriput tampak semakin jelas di wajah mantan Presiden Soeharto yang baru saja meninggalkan Rumah Sakit Pusat Pertamina,Jakarta. Dia masuk rumah sakit awal Mei karena pendarahan usus. Rambut putihnya tampak semakin jarang, the smiling general tak lagi terlihat ceria. Di balik senyumnya tersirat kegelisahan membayangi usianya yang semakin uzur.

Lahir 8 Juni 1921 di bawah bayang-bayang bintang Gemini, agaknya peruntungan Pak Harto sudah memudar, bahkan penuh antagonisme. Ketika berkuasa, kata-katanya dipatuhi para pembantunya laksana sabda nabi. Namun hanya dalam jarak waktu tujuh bulan lebih, peruntungan Pak Harto beralih dari seorang presiden yang sangat disegani dan dihormati menjadi pesakitan yang dihadapkan pada tim pemeriksa Kejaksaan Agung. Setelah berkuasa lebih dari 30 tahun, Pak Harto mengundurkan diri 21 Mei 1998, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, 9 Desember 1998.

Dialog pada awal pemeriksaan: Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersediakah untuk memberi keterangan pada hari ini? Pak Harto menjawab: “Ya, saya dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya.” Lantas Tim Pemeriksa mengajukan pertanyaan berikutnya: Terlebih dahulu kami ingin memberi penjelasan kepada saudara bahwa saudara diminta hadir di Kejaksaan hari ini dimaksudkan untuk diminta penjelasan saudara tentang: a. Masalah Pembangunan Industri Mobil Nasional yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996, Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 1996 beserta peraturan pelaksanaannya; b. Masalah Yayasan-Yayasan yang didirikan atau dipimpin oleh H.M. Soeharto; c. Masalah-masalah lain yang secara lebih jelas akan dikemukakan dalam pertanyaan kami nanti berkaitan dengan aset/keuangan dan lain-lain. Dengan penjelasan secara singkat tersebut apakah saudara mengerti maksud Kejaksaan Agung meminta keterangan saudara hari ini, dan sekali lagi meminta penegasan keterangan tentang hal-hal tersebut? Pak Harto kembali menjawab: “Mengerti.”

Sekelumit kutipan berita acara pemeriksaan (BAP) Kejaksaan itu tergambar betapa posisi Pak Harto yang tadinya disanjung dan dihormati, direndahkan dan diremehkan kendatipun dia sudah sangat berjasa di dalam membangun perekonomian dan martabat bangsa Indonesia di tengah pergaulan internasional. Sekarang, Pak Harto tak lagi mampu menjawab pertanyaan sesingkat dan sesederhana apapun lantaran penyakitnya semakin kompleks. Tim dokter pribadi maupun negara sudah memberi rekomendasi bahwa Pak Harto menderita kerusakan jaringan syaraf otak permanen.

Namun tuntutan dari 40 LSM untuk mengadilinya semakin membahana. Sebanyak 72,58 persen dari 5.624 responden pilihan majalah Tempo yang dibreidel semasa pemerintahan Pak Harto, menyatakan setuju diadili meskipun sang tokoh sedang terbaring sakit. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), melangkah mundur hanya dengan sebuah pernyataan, “perkara Pak Harto diendapkan dulu,” sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Susilo urung menerbitkan Keputusan Presiden untuk memulihkan status hukum Pak Harto.
Sekadar menghibur keluarga Cendana, Presiden Susilo menyempatkan diri untuk menjenguk Pak Harto di RSP Pertamina. Kondisi kesehatan Pak Harto selama proses penyembuhan mengalami pasang dan surut. Tim dokter RSP Pertamina melakukan pembedahan usus di tengah upaya pemulihan kondisi jantung, ginjal dan paru-parunya. Lantaran usianya yang sudah uzur, Pak Harto membutuhkan waktu cukup lama untuk penyembuhan organ-organ penting tubuhnya.

Sejak pengunduran dirinya, cacian, hujatan dan tuduhan korupsi dilimpahkan kepada Pak Harto dan keluarganya. Pak Harto dituduh menimbun kekayaan triliunan rupiah, hasil korupsinya selama 30 tahun berkuasa. Majalah internasional terkemuka, TIME edisi Asia, menurunkan laporan sampul; Suharto Inc., melansir adanya transfer dana 9 milir dolar AS atas nama Soeharto dari sebuah bank di Swiss ke sebuah bank di Austria. Pak Harto (Juli 1998) menggugat TIME atas laporan tersebut, tetapi dikalahkan oleh pengadilan.

Tak bisa disidang: Kerusakan jaringan syaraf otak permanen.Menanggapi berbagai pemberitaan dan pernyataan yang simpang siur itu, Pak Harto (6/9-98) mengumumkan kekayaannya lewat wawancara dengan TPI. Pak Harto menyangkal memiliki kekayaan seperti yang diberitakan media massa, baik dalam maupun luar negeri. Kata Pak Harto: “Saya tidak punya uang satu sen pun di luar negeri.” Uangnya yang berjumlah Rp 22 miliar hanya disimpan di bank-bank dalam negeri. Jika ternyata ada uangnya yang tersimpan di luar negeri, Pak Harto memberi surat kuasa kepada Menteri Kehakiman Muladi dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib, menarik uang itu untuk diserahkan kepada negara.

Pemerintah Swiss (11/9-98) mengeluarkan pernyataan resmi, bersedia membantu pemerintah Indonesia melacak rekening-rekening Pak Harto di bank-bank Swiss.

Kemudian, Presiden Habibie (21/11-98) mengusulkan pembentukan komisi independen yang bertugas mengusut harta kekayaan H.M. Soeharto. Pak Harto (22/11-98) menanggapi pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, menulis surat kepada Habibie, melaporkan kekayaan dan menyerahkan penggunaan dana tujuh yayasan yang dipimpinnya kepada pemerintah. Kejagung (29/9-98) membentuk Tim Penyelidik, Peneliti dan Klarifikasi Harta Kekayaan H.M. Soeharto, dipimpin Jampidsus Antonius Sujata. Tim Pusat Intelijen Kejagung (28/10-98) memeriksa data tanah peternakan Tapos yang disebut-sebut sebagai milik Pak Harto.

Habibie (2/12-98) menerbitkan Instruksi Presiden (No.30/1998) tentang pengusutan kekayaan H.M. Soeharto. Hanya tiga hari berikutnya (5/12-98) Jaksa Agung mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada Pak Harto. Pak Harto memenuhi panggilan tersebut 9 Desember 1998. Kemudian Habibie menunjuk Ghalib sebagai Ketua Tim Investigasi Kekayaan Soeharto. Sebelumnya, Ghalib (21/9-98) datang ke kediaman di Jalan Cendana untuk mengklarifikasi kekayaan Pak Harto. Sebaliknya, Pak Harto (25/9-98) mendatangi kantor Kejaksaan Agung, menyerahkan dua konsep surat kuasa untuk melacak harta kekayaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Surat kuasa lainnya yang diberikan kepada pemerintah adalah untuk memeriksa rekeningnya di bank-bank seluruh dunia.

M. Ghalib dan Muladi (30/5-99), anggota kabinet Habibie, anak angkat Pak Harto, berangkat ke Swiss dan Austria untuk menyelidiki dugaan transfer uang sebesar US$ 9 miliar seperti yang dilaporkan TIME. Kepergian mereka juga untuk melacak harta kekayaan Pak Harto lainnya yang diduga diamankan di luar negeri. Sekembalinya di Jakarta (11/6-99), Muladi mengumumkan hasil penyelidikannya, tidak menemukan simpanan uang Pak Harto di bank-bank Swiss dan Austria. Namun pengadilan tetap memenangkan TIME dari segi prosedur penulisan berita, kendati tidak punya bukti tentang uang yang ditransfer. Tidak hanya TIME.

Media cetak barat terkemuka lainnya, harian The Asian Wall Street Journal (edisi 12/1-99), menulis bahwa Pak Harto sebagai presiden terkaya di dunia, memiliki 1.247 perusahaan keluarga. Sejumlah aktivis dan media massa dalam negeri juga menuding bahwa harta kekayaan Pak Harto mencapai triliunan rupiah. Namun semua tudingan tersebut tidak terbukti.

Di depan Komisi I DPR (7/12-98), Jaksa Agung mengungkapkan hasil pemeriksaan atas tujuh yayasan yang didirikan dan dipimpin Pak Harto—Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora, dengan total kekayaan Rp 4,014 triliun. M. Ghalib juga mengungkapkan pihaknya menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai deposito Rp 24 miliar. Kekayaan itu ditambah kepemilikan tanah seluas 400 ribu hektar atas nama Keluarga Cendana. Namun ujung-ujungnya Kejaksaan Agung di era Habibie tidak menemukan cukup bukti untuk mendakwa Pak Harto di pengadilan, malahan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3).

pak Harto: Menyerahkan surat kuasa pada kejaksaan AgungPerkara Pak Harto dibuka kembali oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman dalam pemerintahan Presiden KH Abdurahman Wahid, mencabut SP-3 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung, sebelumnya. Kejaksaan Agung (8/8-2000) melimpahkan kasus Pak Harto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian PN Jakarta Selatan memutuskan sidang pengadilan H.M. Soeharto digelar 31 Agustus 2000. H.M. Soeharto diperintahkan hadir pada sidang pengadilan yang dilaksanakan di Departemen Pertanian, Jakarta Selatan. Sidang ini dipimpin Hakim Ketua Lalu Mariyun. Namun majelis hakim menyidang kursi (terdakwa) kosong, karena Tim Dokter, setelah melakukan pemeriksaan medis secara lengkap, mengeluarkan rekomendasi bahwa Pak Harto menderita sakit jaringan syaraf otak permanen, dan tidak mungkin menjalani proses persidangan.

Persidangan dibuka kembali 14 September 2000. Pak Harto tetap tidak bisa hadir atas alasan yang sama. Pak Harto (23/9-2000) menjalani pemeriksaan medis selama 9 jam di RSP Pertamina. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim dokter yang beranggotakan 24 dokter, dipimpin oleh Prof. dr. M. Djakaria. Tim Dokter mengumumkan hasil pemeriksaannya bahwa Pak Harto sehat secara fisik, namun mengalami berbagai gangguan syaraf dan mental sehingga sulit diajak berkomunikasi. Penyakit ini dinyatakan sebagai gangguan permanen. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut, Tim Pengacara Pak Harto menolak menghadirkan kliennya di persidangan.

Setelah mendapat hasil pemeriksaan kesehatan Pak Harto, pada 28 September 2000, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan (28/9-2000) menetapkan penuntutan perkara pidana H.M. Soeharto tidak dapat diterima, dan sidang dihentikan. Keputusan ini diperkuat oleh fatwa hukum Mahkamah Agung bahwa proses pengadilan bisa dilanjutkan hanya setelah tim dokter yang ditunjuk negara memberikan rekomendasi medis bahwa kesehatan (jasmani dan rohani) Pak Harto sudah bisa disembuhkan. Lantas Marzuki mengeluarkan perintah cekal, tahanan kota dan tahanan rumah kepada Pak Harto.

Sekarang, di tengah tuntutan pengadilannya yang menggelora, kesehatan Pak Harto makin jauh panggang dari api. Jaksa Agung Abdul Rahman berupaya mengalihkan perkara Pak Harto dari tindak pidana korupsi ke perdata. Untuk perkara pidana, Pak Harto diberi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3). Perihal SKP3 yang diterbitkan oleh kejaksaan, Komisi III DPR terbelah—ada yang setuju dan tidak setuju pencabutan surat tersebut. Di dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung Abdul Rahman (29/5), para anggota Komisi III yang setuju menggugat bahwa SKP3 tidak diketemukan di dalam ketentuan hukum Indonesia. Namun mereka yang tidak setuju bersikukuh bahwa ketetapan itu merupakan domain hukum Kejaksaan Agung yang tidak sepatutnya dicampuri secara politis.

Dalam proses panjang kasus tersebut, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Presiden cenderung mendeponir perkara Pak Harto. Jika ketetapan mereka tak bisa dipegang, lantas siapakah yang berhak menjadi juri di negeri ini?n (SH-dari berbagai sumber) (Berita Indonesia 15)

Filed under: Uncategorized,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya