emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

Treadmill Penegakan Hukum



Kemajuan pesat demokrasi belum berjalan seiring dengan kemajuan penegakan hukum. Kendati para pemangku kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) termasuk para pakar hukum, terlihat sangat riuh dan sibuk berbicara tentang penegakan hukum, ternyata belum ada capain kemajuan yang signifikan. Masih berlari di tempat, capek ngos-ngosan dan berkeringat, tapi masih tetap di tempat. Ibarat berlari di atas ban treadmill.

DIRAGUKAN: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menghadap Presiden Susilo Bambang YudhoyonoPenilaian ini merupakan rangkuman dari empat orang pakar dan praktisi hukum ternama di negeri ini yang dihubungi Berita Indonesia dan TokohIndonesia.com secara terpisah belum lama ini. Mereka adalah Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, advokat senior; Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, pakar hukum pidana internasional; Prof Dr. Komariah Emong Sapardjaja, Hakim Agung; dan Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb., ACIArb, advokat senior.

Menurut Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, pembangunan hukum di Indonesia selama ini cukup memprihatinkan. Pakar sekaligus praktisi hukum (advokat) kawakan, mantan jaksa dan pendiri LBHI, ini mengatakan sejauh ini penegakan hukum di Indonesia masih jalan di tempat. Capek, ngos-ngosan tapi masih di tempat yang sama. “Kita lari di tempat, tidak maju-maju, ngos-ngosan, tapi nggak berhasil. Karena kita belum dapat pemimpin yang tepat, yang visioner dan mempunyai keberanian,” kata mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2004-2009) itu.

Advokat yang oleh TokohIndonesia.com menyebutnya sebagai Lokomotif Demokrasi, itu mengatakan, demokrasi dan hukum itu tidak bisa dipilah (dipisah). Keduanya ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi demokrasi, di sisi lain hukum. “Sebab, demokrasi tanpa hukum dia akan jadi anarki. Orang semaunya. Tapi sebaliknya, hukum saja tanpa demokrasi akan menjadi alat penindas yang berkuasa, hukum tidak berpihak pada rakyat. Makanya perlu hukum yang demokratis. Itulah yang saya pakai istilah demokrasi konstitusional.

Pendapat senada dikemukakan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, seorang pakar hukum pidana internasional, Guru Besar dan Koordinator Program Doktor Universitas Padjajaran, mantan Kepala Badan Pembaruan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM (2002-2004), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan HAM (2000-2002) dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1998-2000). Dia berperan banyak meletakkan dasar-dasar (undang-undang) yang menentukan arah reformasi di Indonesia.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita mengibaratkan upaya penegakan hukum dan kepastian hukum di negeri ini seperti orang berlari sampai capek, bercucuran keringat, di atas ban treadmill. (Treadmill adalah mesin dengan ban berjalan yang dapat diatur kecepatan putarnya. Di atasnya seseorang dapat berjalan atau berlari mengikuti kecepatan ban, tetapi tetap tidak bergerak maju dari tempat). Terlihat sibuk dan capek tetapi tetap berlari di tempat. Menurutnya, selama dua belas tahun reformasi belum ada kemajuan signifikan dalam upaya penegakan hukum dan penghormatan terhadap hukum.

Padahal, menurut Romli, sejak awal era reformasi telah dilakukan peletakan dasar reformasi pembangunan hukum melalui penyusunan undang-undang (legislasi) yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia. Seluruh perundang-undangan dalam keempat bidang hukum tersebut telah diselesaikan dalam kurun waktu empat tahun pertama, disusul dengan beberapa perubahan atas perundang-undangan tersebut, yang telah terjadi dalam kurun waktu dua tahun selanjutnya sampai 2004. Juga diikuti pembentukan lembaga baru, seperti KPK dan Komisi Yudisial serta penguatan lembaga peradilan yang sudah ada.

Namun, keluh Prof. Romli, sebaik apa pun penyusunan UU atau legislasi itu, sepanjang dilakukan manusia yang tidak teguh pada prinsip hukum, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik. Selain itu, katanya, kendala serius yang menghadang kebijakan legislasi tersebut juga terletak pada faktor-faktor nonhukum dan pola penegakan hukum yang belum secara maksimal dapat menimbulkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ilustrasi/soniDia mengatakan kultur bangsa Indonesia tidaklah sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, karena masalah harmonisasi kehidupan dan hubungan interpersonal ternyata masih menentukan keberhasilan suatu perencanaan dan program dalam mencapai tujuannya. “Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari,” kata Romli Atmasasmita.

Ternyata, katanya, hukum dalam realitas hanya ada dalam genggaman kekuasaan manusia sehingga karakter hukum bisa berubah-ubah, bergantung pada karakter manusia yang menggenggam dan menjalankannya. “Janganlah mencari cita dan idealisme hukum di dalam kenyataan karena langkah seperti itu akan sia-sia belaka dan berujung kekecewaan karena cita hukum dan idealisme hukum yang terdapat dalam textbook layaknya garis pinggir di lapangan sepak bola; wasit yang menentukan tertib-tidaknya permainan,” jelas Prof. Romli.

“Cita hukum, kepastian hukum, dan keadilan hanya ilusi dan mimpi indah para akademisi,” kata Guru Besar Hukum Pidana Internasional itu. Menurutnya, hukum dalam realitas Indonesia kira-kira cocok dengan kata-kata Hobbes, “Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Mereka saling membinasakan.” (homo homini lupus, bellum omnium contra omnes). “Dalam masyarakat modern, kata-kata Hobbes ini dipraktikkan melalui hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Hukum dalam realitas sangat jauh dari cita kepastian hukum dan keadilan, katanya.

“Pembangunan hukum bukan hanya melahirkan undang-undang (ITU) sebanyak-banyaknya (kuantitas), tetapi juga seharusnya memasukkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila sehingga untuk itu diperlukan manusia pemegang amanah penegakan hukum yang berkarakter dan bermoral Pancasila. Pembangunan hukum adalah pembangunan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan serta nilai kemanfaatannya bagi kehidupan manusia. Pembangunan hukum dan penegakannya bukan sekadar mencapai target memasukkan sebanyak-banyaknya penjahat ke dalam bui, melainkan juga harus dipertimbangkan dan dikritisi bagaimana penjahat-penjahat ini diperlakukan berdasarkan hukum yang berlaku sampai memperoleh putusan pengadilan yang tetap,” jelas Prof. Romli Atmasasmita.

Sementara, Prof Dr. Komariah Emong Sapardjaja, guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung yang kini menjabat Hakim Agung, juga berpendapat, ruwetnya permasalahan hukum sekarang ini sebetulnya bukan karena hukumnya tapi karena penegakannya, dan karena para penegak hukumnya juga. “Yang saya lihat, para penegak hukum itu tidak memegang teguh kode etik dan kode profesinya masing-masing. Mereka juga lupa pada sumpah jabatan ketika dilantik,” katanya.

Lalu kedua, papar Prof Dr. Komariah, tidak ada pengawasan sehingga berbagai kasus itu ditemukan setelah semuanya menjadi ruwet. Sehingga mengurainya juga jadi sulit. Namun, Komariah melihat sebenarnya masih banyak penegak hukum yang jujur. Dia pun melihat untuk mendapatkan para penegak hukum yang jujur itu harus dimulai melalui sistem rekrutmen yang baik, mulai dari rekrutmennya yang harus bersih.

Dalam kaitan ini, Adnan Buyung mengatakan meski perundang-undangan sudah lebih baik dibandingkan dengan masa lalu, tapi hukum tertulis yang sarat dengan etika dan moralitas masih sering tak konsisten dijalankan. Maka, Buyung menegaskan pentingnya karakter yang bersumber dari hati nurani untuk penegakan hukum di negeri ini.

Prof. Dr. Adnan Buyung NasutionMenurut Adnan Buyung, secerdas atau sehebat apa pun seseorang jika tanpa hati nurani bisa buta, bahkan menjadi kejahatan bagi manusia lainnya. Makanya, kata Buyung, kejujuran dan kebebasan hati nurani harus terus dijaga. Dia mengingatkan, substansi hukum adalah keadilan yang mengedepankan etika. “Tetapi, saya harus mengakui, kondisinya kini makin menurun,” kata mantan Ketua Tim 8 Kasus Bibit-Chandra itu.

Adnan Buyung mengingatkan, konstitusi di negeri ini tak ada maknanya jika warganya tak bisa menghayati maknanya dan melaksanakan. Makna konstitusi itu adalah jaminan pada hak asasi manusia.

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb., ACIArb, seorang pakar dan praktisi hukum (advokat) ternama, aktivis HAM dan pengajar di beberapa universitas, di antaranya di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, dan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta, jua memandang persoalan hukum di Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLMIndonesia cukup pelik. Maka, ujarnya, untuk memperbaikinya harus dilakukan perombakan, baik undang-undangnya maupun praktisinya.

Frans menguraikan, hukum kita asalnya dari hukum kolonial Belanda. “Sampai sekarang kita tidak punya keberanian untuk merubahnya, baru KUHP saja. Sebenarnya KUHPerdata dan KUHPidana juga harus diubah. Sudah umur ratusan tahun, sudah tidak layak pakai lagi. Kita harus berani menerobos itu,” katanya. Kemudian, menurut Frans, lembaga-lembaga penegak hukum yang korup seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman itu harus dirombak. “Profesi hukum seperti advokat itu juga harus dirombak, sudah terlibat dalam mafia peradilan namanya, judicial corruption itu,” kata Pendiri dan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI) itu.

Salahnya, menurut Frans, kita mendahului pembangunan ekonomi, Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MHlalu sekarang baru terpikir pembangunan hukum. “Lain dengan Singapura, setelah memerdekakan diri dari Malaysia, sepuluh tahun pertama, mereka mulai membangun hukum, sehingga hukumnya beres. Lalu, ketika mereka membangun ekonomi, industri, 10 tahun lagi, itu sudah bisa jalan karena pengadilannya sudah jujur, lembaga hukumnya kuat,” jelas Frans memberi bandingan.

Sementara, lanjutnya, kita terbalik, ekonominya maju tapi hukumnya hancur, maka kemudian ikut hancur ekonominya juga. “Jadi ada kesalahan strategi kita dalam pembangunan hukum. Harusnya, dengan pembenahan hukum dulu baru ekonomi,” kata mantan Anggota Dewan Penasehat LawAsia di Perth, 1992-1995 itu.

Frans menegaskan kita tidak akan bisa menegakkan hukum kalau empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan keadvokatan tidak dibersihkan dari perilaku korup. “Kemudian, ada kepemimpinan, etos kerja, etika yang baik dan ada kejujuran. Di situ, barulah kita bisa menuju Indonesia adil dan makmur. Tanpa itu saya kira nonsense,” kata Frans.

Sementara, menurut Prof. Romli Atmasasmita, kegagalan kita selama 60-an tahun merdeka dalam pembangunan hukum dan penegakan hukum adalah karena sering dilupakannya karakter dan moral para pemegang amanah penegakan hukum. Sesungguhnya, menurut Romli, semakin banyak perkara yang masuk dan diputus pengadilan serta semakin banyak manusia yang dimasukkan ke bui, itu suatu pertanda bahwa pembangunan hukum dan penegakan hukum itu telah mengalami kegagalan, bukan harus dinilai dan ditafsirkan sebagai sukses.

“Sukses dalam pembangunan dan penegakan hukum adalah jika perkembangan kejahatan semakin menurun dan mereka yang dibui semakin berkurang sehingga merupakan bukti bahwa kehidupan masyarakat telah tertib dan aman,” kata Romli.

Pemimpin Visioner dan Berani
Menurut Adnan Buyung Nasution dan Frans Hendra Winarta, kegagalan pembangunan hukum terutama karena belum munculnya pemimpin yang visioner dan berani. Adnan Buyung merasa kecewa dengan para pemimpin negeri ini, tidak hanya pemimpin Orde Baru, tetapi juga pemimpin era reformasi ini. Adnan Buyung menilai mereka tidak punya visi dan tidak punya keberanian menegakkan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi.

Adnan Buyung mengungkapkan bahwa dia pernah berbicara (mengusulkan) dengan Presiden Megawati Soekarnoputri tentang bagaimana penegakan hukum dan pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan. ‘Tapi, Ibu Mega nggak begitu responsif. Dua jam saya bicara sampai berbusa-busa dia mendengarkan dengan sangat serius tapi pada akhirnya dia bilang, “Bang, terus bagaimana? Sudah terlanjur begini, kita harus tunggu beberapa generasi lagi,” ungkap Bang Buyung.

Menurut Buyung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun begitu, butuh 20-30 tahun. Sebagai pribadi dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dia sering bicara dengan SBY. “Saya kecewa berat karena tidak boleh menunggu, kita harus mulai dari sekarang mulai. Apapun yang bisa kita lakukan dari sekarang, kita lakukan, “ kata Buyung.

Adnan Buyung melihat, kalau mau kita kembali ke negara hukum, musuh nomor satu adalah bagaimana memberantas korupsi. Tapi, keluhnya, sampai hari ini tidak ada planningnya. “KPK pun nggak punya planning jangka panjang. Sama seperti Komisi Yudisial, juga terlalu cepat mengambil tindakan yang sifatnya memang katakanlah signifikan, semacam shock therapy. Memang mendapatkan applause masyarakat, tapi tidak berjangka panjang,” jelas Buyung.

Penawaran umum perdana saham PT. Krakatau Steel dinilai menguntungkan kelompok tertentuPadahal, menurut Buyung, yang diperlukan sekarang pemikiran yang mendalam bagaimana membuat perencanaan yang panjang. “Langkah demi langkah, sehingga kalau pun kita masih begini, anak cucu kita sudah tertib hukum. Ini pemikiran yang visioner,” ujarnya.

Adnan Buyung memberi contoh tentang pengisian jabatan Jaksa Agung. “Mesti dilandasi betul-betul dengan niat yang bersih, keberanian dan kejujuran pada nurani. Pertaruhannya nyawa. Kalau sekarang, siapapun yang berani memegang jabatan Jakgung, mesti berani mempertaruhkan nyawanya. Sebab musuh kita terlalu besar dari segala lapisan. Korupsi sudah melanda bangsa ini di seluruh lapisan dan bukan hanya korupsi uang, tapi juga mental korup, ya susah. Jadi yang dipikirkan, gimana semua proyek, semua lobang bisa cari uang. Berpikirnya sudah korup.

Berpikirnya, cara apa yang bisa cari uang. Urusan negara yang harusnya diurus dengan baik, oleh pejabat-pejabatnya dia proyekkan. Ada lagi yang berbuat seolah dia menolong negara dengan pengadaan suatu alat yang katanya supaya kerja instansinya efisien, tapi ada udang di balik batu,” kata Adnan Buyung Nasution.

Pendapat senada dikemukakan Frans Hendra Winarta. “Saya pikir itu mengenai leadership, karena memang tidak disiapkan. Kita kan baru berkembang, stok pemimpin terbatas. Karena tidak dipersiapkan, begitulah akhirnya. Kita melihat azas bukan sesuatu yang mesti diperjuangkan. Azas itu dilihat menguntungkan apa tidak? Jadi terbalik, bukan azas diperjuangkan tapi asas untuk menguntungkan. Jadi, dia tergantung pendapat dari luar. Dilihat dulu, sebagian besar setuju apa tidak? Karena tidak ada pendirian,” kata Frans.

Frans tidak hanya bicara penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam penegakan HAM. Perihal penegakan HAM, Frans mengatakan jangan harap generasi ini. “Cucu-cucu kita mungkin baru ada yang mau bongkar, kalau sekarang jangan harap. SBY tidak akan berani mengambil resiko langsung berhadapan dengan jenderal-jenderal,” katanya.

Menurut Frans, soal HAM dan pemberantasan korupsi tidak akan beres kalau penegakan hukumnya tidak beres. “Penjara adalah ujung dari penegakan hukum. Orang dimasukkan di situ untuk dibina supaya jera dan lebih baik. Gimana mau baik, yang membinanya nggak baik?” ujar Frans Hendra Winarta.

Hiruk-Pikuk
Selama 12 tahun era reformasi, hiruk-pikuk penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), begitu riuh. Sebagai contoh, mulai dari hiruk-pikuk tuntutan korupsi mantan Presiden Soeharto, kasus BLBI yang melibatkan beberapa konglomerat, perkara technical asisstance contract (TAC) antara Pertamina dan PT Ustraindo Petro Gas yang diduga melibatkan Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, suap jaksa Urip, kasus teknologi informasi KPU yang mulai disidik KPK, lalu ada kriminalisasi pimpinan KPK, kasus bail out Bank Century, rekening gemuk Polri, kasus mafia pajak (Gayus) dan lain-lain sampai yang terakhir kasus IPO Krakatau Steel.

Begitu hiruk-pikuknya berbagai kasus itu, tapi hasilnya hanya keriuhan, capek dan hanya berlari di tempat. Para konglomerat pengemplang BLBI disambut karpet merah di istana. Ayin difasilitasi kamar sekelas hotel mewah. Pansus DPR skandal Bank Century yang sedemikian gegap-gempita menggelar investigasi dan rapat-rapat terbuka hingga mengambil keputusan secara voting dalam rapat paripurna, terindikasi korupsi; Tapi, KPK, Kejaksaan dan Polri, sampai hari ini belum menemukan bukti korupsi.

Kemudian, Satgas Mafia Hukum begitu sibuk memberi keterangan pers tentang kasus mafia hukum dan mafia pajak, yang semula diungkap oleh Susno, ternyata hanya sampai menjangkau Gayus Tambunan; Bahkan Susno yang dijebloskan. Pegawai rendahan Ditjen Pajak, Gayus pun difasilitasi keluar-masuk tahanan bahkan pelesiran ke Bali dan berani nonton tennis. Kehiruk-pikukan paling akhir, kasus penjualan murah saham BUMN strategis PT. Krakatau Steel, ternyata hanya sekadar hiruk-pikuk. Dan sebagainya, banyak lagi! Semuanya, berjalan di tempat.

Kisah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga laksana berlari di atas kanvas treadmill. Awal reformasi begitu bersermangat, gegap-gempita menyerukan berantas korupsi. Semua undang-undang dilengkapi, KPK pun dibentuk dengan proses yang sedemikian bersemangat. Pembentukan KPK sebagai lembaga ad hoc diperlukan karena institusi kepolisian dan kejaksaan dinilai tak berdaya memberantas korupsi.

Pimpinan KPK pertama pun menggelar berbagai konferensi pers, beberapa kasus korupsi dibongkar dan sekaligus rajin bertemu dengan Presiden. Karena dinilai dekat dengan pusat kekuasaan, mereka pun dinilai tebang pilih. Lalu, pimpinan KPK periode kedua pun menggantikan. Sama dengan pimpinan KPK pertama, juga rajin menggelar konferensi pers, bedanya, mereka tidak rajin bertemu dengan Presiden. Entah ada hubungannya atau tidak, terjadi kriminalisasi KPK. Ketua KPK Antasari didakwa sebagai otak pembunuhan, Bibit-Chandra dituduh memeras. Kasus Bibit-Chandra pun berlarut-larut. Akibatnya, KPK tersandera. Hingga, hari ini, KPK nyaris tiada beda lagi dari institusi kepolisian dan kejaksaan. Langkah pemberantasan korupsi kembali ke titik semula. Ya, lari di tempat! Maka, tak heran bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mempercayakan penanganan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan oleh Kepolisian, tidak perlu ke KPK. Sebab, apakah kasus itu ditangani KPK atau kepolisian dan kejaksaan, sama saja! BI/CRS-MLP (Berita Indonesia 81)

Filed under: Uncategorized,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya