emeng_bali

Ikon

Just another WordPress.com weblog

Ekonomi Indonesia

Presiden: Ekonomi RI Ramah Lingkungan

“Saya sangat percaya tidak ada kontradiksi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup,” kata Presiden ketika berbicara sebagai panelis dalam forum diskusi redefinisi pembangunan berkelanjutan di World Economic Forum (WEF) seperti dikutip dari Antara di Davos, Swiss, Jumat (28/1).

Presiden menyatakan kebijakan dasar pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi hutan tropis Indonesia.

Bagi Indonesia, lanjut Presiden, pembangunan berkelanjutan dipandang melalui konteks yang lebih luas dengan cara mengembangkan kapasitas untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus menyusun kebijakan untuk pembangunan yang ramah terhadap lingkungan.

Kepala Negara mengatakan, Indonesia memang harus memperbaiki kesejahteraan masyarakat sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam Millenium Developement Goals (MDG) dengan cara mengurangi kemiskinan yang melalui pembangunan bersifat inklusif sehingga bisa menciptakan keadilan dan pemberdayaan bagi seluruh warga negara.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, jelas Presiden, adalah dengan menyediakan akses kredit mikro yang baik kepada para pelaku usaha kecil dan menengah serta membuat jaring pengamanan sosial untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih baik kepada kaum yang membutuhkan.

Mesir juga Picu Minyak Dunia Capai US$100,18

Mesir juga Picu Minyak Dunia Capai US$100,18
Level ini mencapai puncak tertinggi 28 bulan terakhir. Minyak Brent kontrak Mei dan kontrak bulan selanjutnya yang lain melampaui US$100 per barel intraday pada hari Jumat, dan kontrak Brent Juli menetap di US$100,18 per barel.

Minyak mentah Brent membukukan kenaikan mingguan 1,86%.
Minyak mentah AS pengiriman Maret naik US$3,70, atau 4,3%, menjadi US$89,34 per barel. Minyak AS berakhir hanya naik 23 sen untuk seminggu dan rebound dari kerugian hampir 2% pada hari Kamis.

Minyak AS mendapat dorongan awal dari data yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS mencapai 3,2% pada kuartal keempat. Hal ini membantu mempersempit peluang turunnya minyak mentah Brent setelah menyentuh tertinggi dua tahun.

Krisis politik di Timur Tengah menjadi fokus setelah Presiden Hosni Mubarak mengirim pasukan dan mobil lapis baja ke jalan-jalan kota Kairo dan kota-kota Mesir lainnya pada Jumat. Reaksi ini sebagai upaya untuk memadamkan protes jalanan dan massa yang menuntut dirinya mengakhiri kekuasaan 30-tahunnya.

Presiden Mubarak berpidato setelah pasar minyak tutup dan mengatakan Mesir membutuhkan dialog bukan kekerasan untuk mengakhiri masalah yang menyebabkan demonstrasi dan bahwa ia merubah pemerintahnya, menambahkan bahwa dia akan merombak pemerintah baru pada hari Sabtu, hari ini.

Di London, ICE minyak mentah Brent Maret naik US$2,03 menjadi di US$99,42 per barel dan mencapai tertinggi intraday US$99,74. Ini adalah penutupan tertinggi sejak 26 September 2008, sesaat setelah runtuhnya Lehman Brothers.


Laba Non-Audited BUMN Capai Rp95,30 Triliun
Untuk perolehan laba bersih tersebut, sektor energi menyumbang laba bersih terbesar pada 2010 dengan perkiraan mencapai Rp36,05 triliun atau mengalami pertumbuhan 2,74% bila dibandingkan 2009. Selain sektor energi, sektor perbankan juga menyumbang laba bersih sebesar Rp20,05 triliun atau tumbuh 14,97%, dan sektor telekomunikasi tumbuh 15,05% menjadi Rp13,07 triliun.

BUMN menargetkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) laba tahun 2011 mencapai Rp113,72 triliun. Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar mengatakan, untuk mendukung hal tersebut, kementerian BUMN akan mendorong salah satu sektor yang dinilai berpotensial dapat tumbuh besar di tahun 2011.

Sektor tersebut yakni Industri strategis. Mustafa menuturkan, meski bila dilihat dari laba yang diperoleh sedikit di RKAP 2010, sebesar Rp1,48 triliun, Industri Strategis dinilai memiliki potensi yang sangat baik bila dilihat dari pertumbuhannya di bandingkan tahun 2009 yang mencapai 90,48%.

“Kita akan menggenjot sektor Strategis di 2011. Sektor ini bisa lebih ditingkatkan lebih baik lagi di tahun ini,” kata Mustafa dalam paparan outlook BUMN 2011 di Jakarta, Jumat (28/1).

Saat ini Kementerian BUMN sedang mengkaji kerjasama dengan kementerian pertahanan di sektor industri starategis. Nantinya industri strartegis akan mempunyai master plan untuk meningkat pendapatan dengan signifikan.

”Ada keuntungan dari kandungan lokal yang tinggi di 2011 dan akan jauh lebih besar karena beberapa makro regulasi sudah diperbaiki oleh kementerian BUMN,” kata Deputi Industri strategis BUMN Irnanda Laksanawan.

Relokasi Tujuh Pembangkit, PLN Hemat Rp80 Miliar

Total Kapasitas ketujuh Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) itu mencapai 142 Megawatt. ‘Skema penghematan yang diperoleh PLN tersebut salah satunya bersumber dari penggantian penggunaan Bahan Bakar dari minyak ke gas. Sebab, biaya operasional gas lebih murah dibandingkan dengan BBM,” ujar Manager Komunikasi Korporat, PT PLN, Bambang Dwiyanto, di Jakarta kemarin.

Bambang mengatakan, saat ini sebagian pasokan listrik Riau masih berasal dari pembangkit dengan menggunakan bahan bakar minyak, di samping dipasok dari sistim kelistrikan Sumatera Tengah sebesar 224 MW yang dihasilkan dari PLTA Koto Panjang, PLTG Teluk Lembu, IPP (Pengembang listrik swasta) PLTG Riau Power.

Selain itu, wilayah Riau juga menerima transfer pasokan listrik dari Sistim Kelistrikan Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebesar 106 MW. Sedangkan pada kondisi beban puncak, rata-rata diperlukan suplai daya hingga 330 MW. “Jadi, ketika PLTG berkapasitas 142 MW ini nantinya beroperasi, maka bisa menekan penggunaan BBM,” bebernya.

Bambang menambahakan, relokasi tujuh mesin pembangkit ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistim kelistrikan sekaligus menambah kemampuan pasokan daya di wilayah Provinsi Riau. Relokasi ini kata dia akan dilakukan dua tahap, Untuk tahap pertama akan segera direlokasi sebanyak empat unit pembangkit dengan total kapasitas 82 MW yang akan direalisasikan pada tahun ini. Sisanya di tahap kedua sebanyak tiga unit pembangkit dengan total kapasitas 60 MW akan menyusul direlokasi pada Februari 2012. “Semua pembangkit yang direlokasi tersebut merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG),” terangnya.

Empat unit pembangkit listrik yang akan direlokasi pada tahap pertama terdiri dari, satu unit PLTG Gilitimur yang berlokasi di Madura dengan daya mampu normal 20 MW, satu unit PLTG Sunyaragi di Cirebon dengan daya mampu 18 MW dan dua Unit PLTG Cilacap dengan daya mampu 2×22 MW. “Diperkirakan pada September tahun ini, empat unit pembangkit listrik ini sudah dapat dioperasikan,” ujarnya.

Sementara itu lanjut dia, sisanya sebanyak tiga unit pembangkit yang segera menyusul direlokasi. terdiri dari, satu Unit PLTG Priok dengan daya mampu 20 MW yang berasal dari Madura dan dan satu unit pembangkit combine cycle dengan daya mampu 2×20 MW yang saat ini berada di Perak-Surabaya.

Untuk ketiga pembangkit ini, diperkirakan baru dapat dioperasikan pada Pebruari tahun depan. Selain melakukan relokasi pembangkit listrik hingga 142 MW, rencananya juga akan dilakukan sewa pembangkit di Dumai sebesar 30 MW.

Disebutkan bambang, setelah proses relokasi tujuh PLTG tadi selesai dilakukan dan sudah dapat beroperasi normal, maka Provinsi Riau akan mendapat tambahan pasokan daya sebesar 142 MW. “Selain akan memperkuat sistim kelistrikan di wilayah Riau, tambahan daya ini juga akan lebih meningkatkan sekuriti (keamanan) suplai listrik dan memperbesar cadangan daya yang tersedia, sehingga pertumbuhan beban di provinsi Riau akan dapat terlayani dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Selain relokasi tujuh pembangkit tersebut, PLN juga berrencana melakukan sewa pembangkit di Dumai sebesar 30 MW.



Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.
Latar belakang

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-”collateral” menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Kajian Pengeluaran Publik

Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.

Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui “perubahan besar” desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.

Keputusan tersebut memberikan US$10 milyar [4] tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 milyar [5] telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 milyar [6] ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami ‘ruang fiskal’ yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.

Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 milyar [7] dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.

Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 – Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.

Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.

Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] – sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.(wiki)

Badan Pusat Statistik mengumumkan, nilai expor Indonesia pada bulan Januari 2008 mencapai US$ 11,08 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 2,03 persen dibanding expor Desember 2007. Bila dibandingkan Januari 2007 mengalami peningkatan 33,91 persen. Apa artinya bagi ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat secara umum? Ikutilah keterangan Syamsu Rahardja, staf ahli Bank Dunia di Jakarta.

dollar1.jpg

Syamsu Rahardja [ SR ]: Yang jelas harga komoditas bahan mentah kalau dibilang naik persentasenya, ya itu sangat mungkin. Kalau harga sawit mentah dunia naik, terus harga jagung juga naik, terus harga batu bara juga punya kecenderungan naik, itu bisa mendorong naik angka expor kita. Malah saya bilang, Januari 2008, mungkin tidak setinggi yang seharusnya karena masalah hujan dan banjir infrastruktur. Tapi kalau infrastrukturnya lebih baik mungkin bisa lebih tinggi lagi dari 2%. Mungkin sudah bisa naik 3% gitu.

Radio Nederaland Wereldomroep [ RNW ]: Tapi pak Syamsu, jadi apa artinya bagi ekonomi Indonesia kalau expor naik?

Expor dan Pertumbuhan Ekonomi
SR: Expor secara umum, kalau di pendapatan Nasional Indonesia adalah kontributor nomor dua terhadap pertumbuhan, setelah konsumsi. Jadi kalau expor naik itu berarti punya andil penting dalam membentuk pertumbuhan ekonomi di 2008. Expor juga terutama kalau bahan-bahan mentah yang terakhir-terakhir ini, terutama yang produk perkebunan itu juga ada hubungannya dengan naiknya pendapatan terutama di luar pulau Jawa, karena perkebunan banyak di luar pulau Jawa dan juga membawa efek kesejahteraan juga bagi para petani yang di produk-produk perkebunan tersebut.

RNW: Jadi efek kesejahteraan bagi petani yang di sana. Tapi bagi rakyat Indonesia secara umum bagaimana apa efeknya itu bisa ada juga?

SR: Efek mungkin tidak langsung memang. Karena memang dari semua transaksi ekonomi itu ada efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung pasti akan ada di produsennya ya, produsen dalam hal ini petani perkebunan atau pemilik perkebunan. Tapi dari situ nanti akan muncul mungkin dua bulan tiga bulan ke depan, efek dari kenaikan, pengeluaran dari orang-orang yang menikmati kenaikan pendapatan.

Nah, itu diharapkan juga akan membawa naiknya permintaan dari Jawa dalam hal komoditas pertanian, perkebunan dan sebagainya. Saya kira membawa juga efek kenaikan pendapatan. Memang ada jedanya.

RNW: Berapa lama itu jedanya? Apa tidak bisa dihitung?

Nilai Impor dan Peran Impor
SR: Secara pasti sih, memang tidak bisa dihitung. Tapi mungkin dua, tiga bulan kita bisa merasakan. Kalau misalkan petani di perkebunan di Sumatera sudah ramai-ramai nyicil motor, mereka akan masuk ke kota besar dengan lebih cepat, beli belanja apa-apa lebih cepat. Dari situ permintaan komuditas dari Jawa juga mulai meningkat. Hal-hal kaya gitu berlangsungnya memang ada jedanya. Tapi kira-kira dalam dua, tiga bulan mulai kerasa.

RNW: Apakah juga ada dampaknya bagi impor?

SR: Nilai impor saya belum cek. Kalau manufacture memang. Peran impor sangat besar karena memang bahan baku tersebut diimpor, kadang-kadang bahan baku setengah jadi, bahkan bahan baku nyaris jadi, kita assemble di sini, lalu kita expor. Apakah itu sesuatu yang jelek, saya pikir tidak juga.

Karena, terutama kalau di produk elektronik memang kecenderungannya ke arah bahwa tidak semua, tahap produksi itu dilakukan di satu negara tapi dipecah-pecah. Katakanlah mother board itu dikerjakan di Indonesia, lalu diproses di Malaysia, lalu dikirim lagi ke Indonesia untuk dipasang apanya. Habis itu dikirim ke Singapura baru ke Amerika terakhir gitu.

RNW: Terakhir ini bung Syamsu, Anda melihat ke depannya bagaimana ini. Apakah tendensi ini akan bisa terus naik?

Harga Komoditas
SR: Kalau expor, kalau perkiraan saya, cukup solid tahun 2008. Terutama, karena disebabkan oleh masih tingginya harga-harga komoditas, dan juga masih kuatnya permintaan dari negara-negara seperti yang tumbuhnya nggak memperlihatkan penurunan ya, seperti India dan Cina. Jadi dari dua negara tersebut kita masih berharap, ada kenaikan expor.

Meskipun untuk barang-barang jadi, seperti pakaian, sepatu, itu saya sangat concern dengan perlambatan perekonomian global, terutama Amerika dan resikonya ke Eropa ya. Karena kebanyakan memang expor pakaian jadi dan alas sepatu itu memang kita mengexpor ke sana. Tapi overall (pada umumnya, red) kalau pun pencapaiannya di bawah tahun lalu, kalau nggak tahun ini ditargetkan tumbuh sekitar 14%. Kalau pun tumbuh 12%, saya pikir itu masih sangat bagus, di tengah ketidakpastian global seperti ini.

Kata Kunci: Badan Pusat Statistik, ekonomi, ekspor, Expor, Nilai Expor, Peningkatan

kebijakan dalam penanggulangan ekonomi kemiskinan di indonesia
PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN (PNPM PERKOTAAN) DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA
* Konflik Umbul Wadon: Upaya Membangun Gerakan Sosial di Hulu-Hilir
* REVIEW PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
* STRATEGI DAN AKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERSASARAN DI PROPINSI DIY
* PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA SERTA KUALITAS DALAM PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KHUSUSNYA SEKTOR PERTANIAN DI YOGYAKARTA
* PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
* PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA DALAM MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKUALITAS
* KEMISKINAN VERSI PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PERAN STRATEGIS DARI USAHA MIKRO UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
* POLITICAL MEGATRENDS
* BIG GOVERNMENT, BIG CHOICES
* GOVERNMENT
* PENGEMBANGAN KAWASAN TRADING (PERDAGANGAN) DI MALIOBORO
* REVIEW BUKU PEDOMAN DASAR KARANG TARUNA
* DONGENG MINANGKA DASAR/KUPIYA KAGEM NGLESTAREKAKEN BASA JAWI SAHA HAMANGUN BUDI PEKERTI LUHUR
* HANJAGI PUISI JAWI (GEGURITAN) MINANGKA PANYENGKUYUNG TUMRAP LESTARINING BUDAYA JAWI
* PENYEBAB KEGAGALAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA
* MASALAH DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI BIDANG USAHA KECIL
* Arsip
* Pengumpan RSS
KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN ANALISIS DAMPAK EKONOMI DI INDONESIA
Di Uncategorized dalam Januari 27, 2010 pada 2:01 pm
Latar Belakang
Kebijakan pembangunan daerah selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun, karena karakteristik dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah lagi kurangnya koordinasi antar instansi teknis dan keterbatasan dari segi pendanaan pembangunan sehinga kebijakan pemerintah daerah belum berhasil memecahkan permasalahan kelompok ekonomi di tingkat bawah. Kemiskinan dapat terjadi karena struktur sosial masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
Selain itu, kemiskinan juga dapat terjadi karena miskinnya strategi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Menyadari keadaan tersebut dan dari hasil-hasil rapat koordinsi Pemda, Legislatif, BUMN dan Perbankan, dapat disimpulkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan dapat bersifat baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan yang sifatnya langsung yaitu pemberdayaan langsung kepada masyarakat sangat miskin, pola kebijakan ini masih dalam tahap perumusan untuk difinalisasi. Berikutnya adalah kebijakan tidak langsung yaitu melalui program Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
B. Permasalan
Dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritik dan teoritisi dan praktisi di Indonesia. Selain itu fakta empiris implikasi kebijakan khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan yang belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga, kemiskinan di Indonesia masih terjadi terus menerus dari dulu.
C. Pembahasan
1. 1. Kebijakan langsung
Sasaran kebijakan ini adalah masyarakat miskin yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Di tingkat desa di daerah-daerah kantung kemiskinan akan dibentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD ini akan dilaksanakan dan dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri dengan manajer unsur KKMB. Dana LPD bersumber dari Pemerintah Daerah dan BUMN dan Perbankan. Sumber dana BUMN dan Perbankan dapat terdiri dari Kredit Komersial, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Corporate Social Responsibility (CSR). LPD akan diawasi oleh pihak mitra dalam hal ini adalah pihak donatur yaitu BUMN dan Perbankan dengan koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah atau BPM-PD Indonesia. (Isbandi Rukminto Adi. Phd, 2005)
2. Kebijakan tidak langsung
Agar revitalisasi pertanian dapat berhasil dengan baik, perlu memperhatikan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana hanya oleh petani itu sendiri. Pertanian tidak dapat berkembang melampaui tahap pertanian tradisional tanpa adanya perkembangan dibidang-bidang lainnya dari masyarakat dimana pertanian itu dilaksanakan. AT Monsher (1965) menyaratkan lima syarat mutlak harus ada agar revitalisasi pertanian berhasil yaitu :
Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani,
Teknologi yang senantiasa berkembang,
Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal,
Adanya perangsang produksi bagi petani seperti harga hasil produksi tani yang menguntungkan, pembagian hasil yang wajar dan tersedianya barang dan jasa yang mampu dibeli oleh para petani dan keluarganya,
Adanya pengangkutan yang lancar efisien dan murah serta terus menerus
Di samping lima syarat mutlak yang harus ada tersebut, Monsher juga menyaratkan lima syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi kalau ada benar-benar akan memperlancar keberhasilan revitalisasi pertanian yaitu Pendidikan pertanian non formal seperti kursus, pelatihan dan penyuluhan, kredit produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan lahan pertanian dan perencanaan regional pembangunan pertanian.
Kebijakan pemerintah dalam bidang pangan masih belum mampu mengelola proses produksi dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani. Hal ini semakin diperparang dengan pendekatan yang semakin meminggirkan modal sosial (social capital) yang ada di masyarakat.
Kondisi ketahanan pangan yang ada di Indonesia saat ini kian mengarah pada posisi yang serba tak pasti. Dewan Ketahanan Pangan menunjukkan, terdapat 81 juta orang yang mengalami defisit energi protein, sementara 8 juta orang lainnya berada dalam kondisi rawan pangan. Begitu pun status lain, akses pangan di rumah tangga terhadap masih memprihatinkan. Di rumah tangga, konsumsi rata-rata pangan mencapai standar kecukupan. Data anak, angka kematian bayi, dan gangguan pertumbuhan anak menunjukkan indikasi belum tercukupinya kebutuhan gizi di tingkat individu secara merata.
Kerawanan pangan ini jelas merupakan akibat dari sebab yang sangat bervariasi. Akan tetapi sebab utama dari persoalan ini adalah karena masalah kemiskinan. Sebagai contoh Provinsi Sulawesi Utara, di mana data Dewan Ketahanan Pangan Nasional tahun 2003 menunjukkan, sebagian besar anggota masyarakat mengalami defisit energi protein karena mengonsumsi di bawah jumlah yang dianjurkan. Data tersebut menampilkan bahwa pada tahun 2003, mereka tersebar pada kelompok yang pengeluaran untuk pangannya Rp 40.000-Rp 59.999 per kapita/bulan sampai dengan Rp 150.000-Rp 199.999. Mereka mengonsumsi energi 1.322- 1.998 Kkal/kapita/hari dan jumlahnya 127,9 juta jiwa atau 60 persen dari total populasi Indonesia.
Di antara kelompok defisit energi itu terdapat juga kelompok yang mengalami defisit protein yang besarnya 81,5 juta jiwa tahun 2003. Dari antara kelompok yang mengalami defisit energi, terdapat kelompok rawan pangan, yaitu yang mengonsumsi hanya 70 persen kecukupan energi. Mereka adalah kelompok dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp 80.000 per bulan yang mengonsumsi hanya 1.410 Kkal dan jumlah tahun 2003 sebesar 8 juta orang. Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan menyebutkan, penyebab penurunan itu masih harus diteliti, tetapi yang telah diketahui adalah penurunan konsumsi rata-rata beras per kapita dari sekitar 111,5 kg pada tahun 2002 menjadi 109,7 kg pada tahun 2003.
Data di atas sudah cukup memperjelas kita bahwa sebab utama kondisi rawan pangan di Indoneisa adalah masalah kemiskinan. Dalam konteks ini, kita saat ini telah banyak disodori fakta pahwa untuk penanggulangan kemiskinan sudah tidak tepat lagi untuk memberikan bantuan-bantuan yang bersifat charity. Akan tetapi penanggulangan kemiskinan dalam paradigma baru adalah dengan mengandalkan modal sosial (social capital) yang ada di masyarakat. Pada saat ini modal sosial yang ada di masyarakat Indonesia disinyalir oleh banyak pidak juga telah mengalami banyak kemerosotan. Rasa kebersamaan, gotong-royong, saling bantu dan saling percaya yang dulu pernah tumbuh subur di masyarakat kita, sekarang sudah menjadi barang langka.
. Kebijakan publik, dalam berbagai bentuk dan sektor yang ada, saat ini masih saja berkutat pada ideologi developmentalisme. Mungkin bagi banyak kalangan isu ini sudah dianggap usang. Akan tetapi, hingga saat ini hal yang menggelisahkan para pengambil kebijakan di berbagai level masih berada pada masalah investasi, GNP, dan prosentase pertumbuhan ekonomi. Kebijakan publik yang berlangsung saat ini telah menjadi mesin pembangunan yang monolitis, yang hanya berorientasi pasar semata, yang siap menggulung dan menggilas siapapun yang mencoba merintangi (Van Ufford dan Giri, 2004: 159).
Kebijakan publik telah kehilangan muatan universal yang berorientasi pada kemanfaatan bagi kelangsungan hidup manusia dan masyarakat. Akibatnya, kebijakan publik yang terejawantah dalam proyek-proyek pembangunan bukan hanya dianggap telah gagal, terutama dalam menghapus kemiskinan yang semakin luas, tetapi teori pembangunan juga telah mengalami kemacetan, terjebak dalam metanarasinya sendiri dan gagal dalam memahami ragam nilai (values) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Inilah sesungguhnya akar masalah mengapa saat ini terjadi pengikisan terhadap keberadaan modal sosial di masyarakat Indonesia.
Konsentrasi modal sosial sesungguhnya juga tidak berdiri berseberangan dengan keinginan untuk peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Hanya saja logika yang harus dipahami adalah bahwa keinginan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tidak mesti dicapai dengan pendekatan yang developmentalistik. Sebagaimana dikatakan AT Monsher, bahwa tanpa adanya kerukunan dan kerja sama yang sinergistik akan semakin sulit bagi berkembangnya ekonomi suatu masyarakat. Modal sosial secara umum dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Pertama, yang menekankan pada jaringan hubungan sosial (network) yang diikat antara lain oleh kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan nilai serta saling mendukung. Kedua, lebih menekankan pada karakteristik (traits) yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam interaksi sosial sebagai kemampuan orang untuk bekerja bersama untuk satu tujuan bersama di dalam grup dan organisasi (Kompas 3/5/04).
Keberadaan kedua jenis modal sosial tersebut telah ada dalam masyarakat Indonesia dalam bentuk gotong royong dan solidaritas kolektif. Bila analisis dilajutkan pada dimensi yang lebih dalam, modal sosial tersebut sesungguhnya juga dapat menciptakan ketahanan pangan yaitu berupa usaha mandiri dan solidaritas kolektif dalam menghadapi problem kemiskinan dan lemahnya ketahanan pangan yang dihadapi masyarakat tersebut. Inilah konsep yang selama ini kurang dipahami oleh berbagai introduksi kebijakan pembangunan yang selama ini ada.
Dalam kajian sosiologi pada masyarakat agraris, justru modal sosial yang terdapat disana juga tak luput dari pengikisan. Di mana jaringan hubungan sosial (network) berupa kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan nilai serta saling mendukung saat telah menipis. Penyebab timbulnya masalah ini adalah ketika program pemerintah seperti IDT dan JPS masuk diperkenalkan sistem padat karya, di mana orang kerja bakti dihitung dengan HOK (Harian Orang Kerja) dan di nominalkan dalam rupiah. Selang waktu program tersebut berjalan, masyarakat merasa ‘dimanjakan’ dengan HOK sebagai bentuk pertukaran nyata dari kerja bakti yang mereka lakukan. (Robert Morris, 1997)
Ini membentuk perubahan pola pikir terhadap makna dari kerja bakti itu sendiri, yang semula sebagai bentuk solidaritas menjadi ajang untuk mendapatkan profit margin. Perubahan pola pikir masyarakat sebagai akibat dari kebijakan publik ini merupakan pemahaman baru yang diusung oleh Harold Laswell. Oleh Laswell dibalik menuju pada fokus nilai (values). Dengan berkaca pada hal tersebut, maka bagi Laswell sebuah proses pembuatan kebijakan publik adalah sebuah kegiatan analisis personal, kepribadian, budaya dan antuan ideologi yang ada pada para pembuat kebijakan, yang pada gilirannya juga akan membawa masyarakat kelompok sasaran (target groups) pada budaya dan ideologi tersebut. (Laswell dalam Parsons, 1997: 89).
Ketika program kebijakan seperti IDT dan JPS tersebut berakhir, khususnya di dua lokasi yang disebutkan di atas, pola pikir yang berubah dari masyarakat dalam memandang gotong royong dan solidaritas kolektif tersebut masih tetap tertancap. Saat ini sudah sulit untuk kembali memaknai aktualisasi modal sosial seperti halnya yang ada dalam benak mereka dulu. Kalau tidak ada keuntungan pragmatis dari gotong royong dan solidaritas kolektif, maka tidak ada alasan kuat bagi masyarakat untuk melakukannya.
Kondisi semacam ini jelas menunjukkan kenyataan yang ironis. Sebab, dengan adanya intervensi kebijakan dari pemerintah justru menghancurkan modal sosial yang sesungguhnya telah melekat dari peri kehidupan masyarakat. Sementara, penurunan kualitas pola pikir masyarakat seperti ini seringkali kesalahan ditimpakan pada westernisasi, hedonisme, ataupun revolusi infromasi. Kita terkadang lupa bahwa kontribusi kebijakan pembangunan yang tidak ramah terhadap keberadaan modal sosial bahwasanya cukup signifikan dalam penghancuran modal sosial itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada desain dan cara pandang baru tentang kebijakan publik yang sensitif terhadap keberadaan modal sosial, sehingga kenyataan ironis tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang.
D. 93 Penutup
Kegiatan analisis dampak ekonomi internal kebijakan yang salah satunya diseponsori oleh World Bank, yang sedang berlangsung saat ini merupakan bukti nyata dan jawaban atas sikap skeptis tersebut. Karena itu, segala macam efek yang merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan, baik simbolis maupun material, terhadap satu atau beberapa kelompok sasaran merupakan esensi yang mencirikan dampak kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (1984) bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, dan implementasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Metal Video Free Download, Death Metal Video, Black Metal Video, Heavy Metal, A-Z - VileMetalVids.com //]]>-->

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3302257-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();
Liputan 6 - Aktual Tajam dan Terpercaya
<!--// -->
<!--// -->

Kontak Kami

Email : redaksi@sctv.co.id atau liputan6@sctv.co.id     Faximile : 021 - 7278 2055,
Telepon : 021 - 2793 5555 Ekstensi 1211 - 1216,
SMS : ketik komentar <spasi> Komentar Anda, Kirim ke 7266
lain-lain : kirim komentar di http://blog.liputan6.com, kirim surat pembaca di http://www.liputan6.com
KOMPAS.com
Minggu, 20 Februari 2011
Selamat Datang   |      |  
<!-- -->
Afrika Barat
Sementara, di Koumassi dekat Abidjan, pasukan pro-Gbagbo juga menembakkan gas air mata kepada para...

KOMPAScom

KompasBola

KompasOtomotif

KompasEntertainment

KompasTekno

Saham & Valas Update : 20/2/2011 02:01
USD
8855.00
DJI
10340.69
EUR
12130.0215
FTSE
6082.99
JPY
106.4431
N300
198.07
AUD
8983.8398
HSI
23595.24
HEADLINE
HEADLINE
SPONSORED CONTENT
1 2 3 4 5 6
Topik Pilihan
KONGRES PSSI
Komite Pemilihan merahasiakan alasan tidak lolosnya Arifin Panigoro dan George Toisutta, serta calon lain, dari proses verifikasi.
FILM HOLLYWOOD MENGHILANG?
Dengan ditariknya film-film Hollywood dari bioskop-bioskop, menurut Tantowi Yahya, ini menjadi satu peluang besar bagi industri...
UBERTWITTER DIBLOKIR
Fitur pemanjang Twitter melalui alamat tmi.me kemungkinan masih bisa digunakan kecuali untuk Direct Message dan akun yang...
KRISIS TIMUR TENGAH
Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari...
Pilihan Editor
<!---Gate Kaleidoskop 2010
--->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php':'http://ads4.kompasads.com/new2/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write (""); //]]>-->
<!---->
<!-- -->
Pilih Surat Kabar Bangka Pos Banjarmasin Post Kompas Pos Kupang Serambi Indonesia Sriwijaya Post Surya Tribun Batam Tribun Jabar Tribun Kaltim Tribun Pekanbaru Tribun Timur Wartakota Pilih Majalah & Tabloid Angkasa Bola Chip Gaya Hidup Sehat Hai Info Komputer Kontan Motor Plus Otomotif Net Nakita National Geographic Nova PC Plus Sinyal Soccer Idea Pilih Penerbit Elex Media Komputindo Gramedia Majalah Gramedia Pustaka Utama Grasindo Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia International Pilih Media Elektronik KOMPAS.com Sonora Motion FM Pilih Industri Bentara Budaya Dyandra Promosindo PT Gramedia Printing Group Universitas Media Nusantara Pilih Hotel Amaris Hotel Santika Indonesia The Kayana The Samaya